Pemerintahan Desa Yang Kuat mendukung Dalam Memperkuat Pemerintahan Negara
Negara yang kuat merupakan hasil dari kepemimpinan Pemerintahan yang berasal dari bawah. Untuk itu, pemerintahan ditingkat pedesaan, kelurahan bahkan sampai kepada Rukun Tetangga (RT) haruslah dilakoni oleh seorang pemimpin yang matang dan bijaksana baik dari segi administrasi maupun pengelolaan kemasyarakatan dalam rangka menjaga kerukunan demi menjaga keutuhan/persatuan bangsa dan negara.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si ketika membuka Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Desa (Sekdes, Kaur Desa, Kadus, LPMD, RT dan RW) se-Kecamatan Pulau Tiga yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi Kepala Desa (FK-Kades) se-Kecamatan Pulau Tiga, Senin (11/05) pagi di Gedung Serbaguna Kecamatan Pulau Tiga.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pelatihan kepemimpinan ini dirasa cukup penting, mengingat jabatan yang diemban oleh masyarakat awam sebagai aparatur pemerintahan desa merupakan jabatan yang bersifat tidak terduga dan sementara. Untuk itu dirasa perlu adanya pembekalan dan pengenalan serta pemahaman tugas pokok dan fungsi sehingga seluruh aparatur nantinya dapat melaksanakan fungsinya secara professional demi mendukung jalannya pemerintahan dan pembangungan desa.
Untuk tahun 2009, Kabupaten Natuna mengalokasikan dana sebesar 250 juta untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pengelolaan dana tersebut, diharapkan seluruh aparatur desa dapat menggunakan dana tersebut sesuai petunjuk pelaksanaan teknisnya. Sehingga skala prioritas pembangunan desa dapat terealisasi demi menunjang pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Namun yang tak kalah pentingnya adalah administrasi pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana tersebut. Ini penting mengingat seluruh pengeluaran anggaran pemerintah harus dipertanggungjawabkan sejelas-jelasnya (transparansi dan akuntabel).
“Dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintahan desa, seluruh pihak yang berkaitan hendaknya menjalankan fungsi secara sinergi dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai. Untuk itu perlu dibangun suatu koordinasi antar fungsi agar program pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan” jelas Bupati.
Mengenai pembangunan jalan lingkar di Kecamatan Pulau Tiga, saat ini jalan tersebut belum tembus dan masih dalam tahap pembuatan badan jalan. Untuk itu Bupati berjanji akan menyelesaikan Pembangunan jalan lingkar tersebut sebelum masa jabatannya berakhir.
Pada kesempatan yang sama, Ketua FK- Kades se-Kecamatan Pulau Tiga sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan, Yohanis mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan selama 3 hari peserta berjumlah 126 orang yang terdiri dari Sekdes, Kaur Desa LPMD, RW dan RT dari 10 desa se – Kecamatan Pulau Tiga.
Sebelum menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan bagi Aparatur Pemerintahan Desa se – Kecamatan Pulau Tiga, Bupati beserta rombongan menyempatkan diri untuk meninjau pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) tingkat SD yang pelaksanaannya dipusatkan di SD 001 Desa Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga dengan 107 murid yang berasal dari 7 (tujuh) Sekolah Dasar se-Kecamatan Pulau Tiga.
Peliput : Ermiza / Alex
Rabu, 13 Mei 2009
Minggu, 03 Mei 2009
Penyerahan SK CPNS
Penyerahan SK CPNS
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009
Seiring berjalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan prima bagi masyarakat, Kabupaten Natuna secara bertahap berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas para aparaturnya. Dengan segala tantangan global dan tuntutan bagi peningkatan pelayanan bagi masyarakat, seluruh aparatur pemerintahan sebagai pelaku dan ujung tombak hendaknya dapat berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri. Hal ini menjadi penting karena pencapaian target pembangunan menuju menuju Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera 2020 hanya dapat diwujudkan jika dilaksanakan oleh para aparatur yang professional dan proporsional.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna, Drs.H Daeng Rusnadi,M.Si dalam sambutannya pada acara penyerahan SK CPNS Dilingkungan Pemeritah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009, Rabu (29/04) pagi di Halaman Kantor Bupati Natuna. Ditambahkan pula bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan hendaknya bekerja secara koordinatif sehingga tujuan program kerja setiap SKPD dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.
Lebih lanjut dipesankan juga kepada seluruh aparatur khususnya fungsional yang bertugas diwilayah-wilayah terpencil hendaknya tetap sabar dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Untuk lebih memotivasi peningkatan kerja bagi aparatur di wilayah terpencil, pemerintah telahpun menganggarkan tunjangan daerah terpencil. Hal ini dimaksud adanya pemerataan pelayanan baik yang berada di ibukota kabupaten, kecamatan sampai ke desa.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian, Wan Siswandi,S.Sos mengatakan bahwa jumlah formasi penerimaan CPNS kali ini berjumlah 329 orang dari tenaga teknis kesehatan, guru dan teknis. Namun pada pelaksanaannya tidak memenuhi kuota formasi (kurang 72 orang). Hal ini disebabkan tidak adanya pendaftar yang ikut dalam formasi tersebut terutama formasi guru mata pelajaran (biologi fisika dan kimia) dan beberapa formasi kesehatan. Dari 221 formasi guru yang dibuka, hanya 167 formasi yang terisi (31 orang dari honor), sedangkan dari 77 formasi tenaga teknis kesehatan yang dibuka, hanya 58 formasi yang terisi (honor 27 orang). Untuk tenaga teknis, dari 31 formasi pendaftaran yang dibuka dapat terisi semua (honor 18 orang). Sampai tahun 2009, jumlah PNS yang bekerja di Wilayah Kerja Kabupaten Natuna berjumlah 3.918 dan honorer berjumlah 1.488 orang.
Dari laporan diatas, Kepala Bagian Kepegawaian mengatakan bahwa sampai saat ini Kabupaten Natuna masih kekurangan SDM yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Untuk itu dirasa perlu adanya program lanjutan peningkatan SDM sebagaimana yang pernah dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura dalam penerimaan Mahasiswa bidang Kesehatan (Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan). Tidak hanya dibidang medis, tetapi juga bidang Pendidikan dan Pamong. Sampai saat ini, posisi Camat Kabupaten Natuna sebagian besar diisi oleh aparatur dengan latar belakang pendidikan umum.
Peliput : Ermiza / Alex
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009
Seiring berjalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan prima bagi masyarakat, Kabupaten Natuna secara bertahap berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas para aparaturnya. Dengan segala tantangan global dan tuntutan bagi peningkatan pelayanan bagi masyarakat, seluruh aparatur pemerintahan sebagai pelaku dan ujung tombak hendaknya dapat berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri. Hal ini menjadi penting karena pencapaian target pembangunan menuju menuju Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera 2020 hanya dapat diwujudkan jika dilaksanakan oleh para aparatur yang professional dan proporsional.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna, Drs.H Daeng Rusnadi,M.Si dalam sambutannya pada acara penyerahan SK CPNS Dilingkungan Pemeritah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009, Rabu (29/04) pagi di Halaman Kantor Bupati Natuna. Ditambahkan pula bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan hendaknya bekerja secara koordinatif sehingga tujuan program kerja setiap SKPD dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.
Lebih lanjut dipesankan juga kepada seluruh aparatur khususnya fungsional yang bertugas diwilayah-wilayah terpencil hendaknya tetap sabar dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Untuk lebih memotivasi peningkatan kerja bagi aparatur di wilayah terpencil, pemerintah telahpun menganggarkan tunjangan daerah terpencil. Hal ini dimaksud adanya pemerataan pelayanan baik yang berada di ibukota kabupaten, kecamatan sampai ke desa.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian, Wan Siswandi,S.Sos mengatakan bahwa jumlah formasi penerimaan CPNS kali ini berjumlah 329 orang dari tenaga teknis kesehatan, guru dan teknis. Namun pada pelaksanaannya tidak memenuhi kuota formasi (kurang 72 orang). Hal ini disebabkan tidak adanya pendaftar yang ikut dalam formasi tersebut terutama formasi guru mata pelajaran (biologi fisika dan kimia) dan beberapa formasi kesehatan. Dari 221 formasi guru yang dibuka, hanya 167 formasi yang terisi (31 orang dari honor), sedangkan dari 77 formasi tenaga teknis kesehatan yang dibuka, hanya 58 formasi yang terisi (honor 27 orang). Untuk tenaga teknis, dari 31 formasi pendaftaran yang dibuka dapat terisi semua (honor 18 orang). Sampai tahun 2009, jumlah PNS yang bekerja di Wilayah Kerja Kabupaten Natuna berjumlah 3.918 dan honorer berjumlah 1.488 orang.
Dari laporan diatas, Kepala Bagian Kepegawaian mengatakan bahwa sampai saat ini Kabupaten Natuna masih kekurangan SDM yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Untuk itu dirasa perlu adanya program lanjutan peningkatan SDM sebagaimana yang pernah dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura dalam penerimaan Mahasiswa bidang Kesehatan (Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan). Tidak hanya dibidang medis, tetapi juga bidang Pendidikan dan Pamong. Sampai saat ini, posisi Camat Kabupaten Natuna sebagian besar diisi oleh aparatur dengan latar belakang pendidikan umum.
Peliput : Ermiza / Alex
Peringatan Hari Pendidikan Nasional
Pembangunan dibidang pendidikan merupakan pilar ke 3 yang menjadi prioritas dalam menciptakan kehidupan demi kesejahteraan bagi masyarakat . Dengan adanya upaya penciptaan sumberdaya manusia berkualitas berarti kita berupaya mempersiapkan pembangunan Kabupaten Natuna yang lebih baik dimasa hadapan sesuai denga tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, yaitu “ Pendidikan Sains, Teknoligi dan Seni Menjamin Pembangunan Berkelanjutan dan Meningkatkann Daya Sang Bangsa”.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna saat memberikan sambutan Pada Apel bersama Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (02/05) pagi di lapangan bola kaki SMP Negeri 1 Ranai, Natuna. Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi alasan bagi anak usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan karena saat ini telah banyak program kemudahan yang diluncurkan oleh pemerintah untuk anak usia sekolah dan mengentaskan buta huruf, diantaranya Program Sekolah Gratis, Bantuan Untuk Seolah (Bagus), meningkatkan pembangunan fisik sekolah dan sarana prasarana, menyediakan alat angkut untuk memobilisasi siswa sesuai kondisi daerah dan sebagainya.
Dikatakan pula bahwa dunia pendidikan bukan hanya merupakan tangung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab para pendidik dan orang tua. Selain itu, ada paradigma masyarakat yang harus dirubah, selama ini banyak anggapan bahwa sekolah hanya buang waktu dan anggaran saja, untuk itu perlu penyadaran dan pemahaman dari orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak demi peningkatan kualitas sumberdaya manusia demi mewujudkan masyarakat Natuna Makmus, Adil dan Sejahtera 2020.
Untuk para pendidik, hendaknya dapat satukan tekad, tingkatkan semangat dan perlihatkan sikap jujur, disiplin, profesional dan tanggung jawab yang menjadi hal utama yamg harus dimiliki oleh seorang guru sekaligus sebagai orang tua.
Dalam acara tersebut Bupati Natuna juga mencanangkan Gerakan Sadar Sekolah dimana setiap anak harus menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun atau setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
Peliput : Ermiza
Hal ini disampaikan Bupati Natuna saat memberikan sambutan Pada Apel bersama Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (02/05) pagi di lapangan bola kaki SMP Negeri 1 Ranai, Natuna. Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi alasan bagi anak usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan karena saat ini telah banyak program kemudahan yang diluncurkan oleh pemerintah untuk anak usia sekolah dan mengentaskan buta huruf, diantaranya Program Sekolah Gratis, Bantuan Untuk Seolah (Bagus), meningkatkan pembangunan fisik sekolah dan sarana prasarana, menyediakan alat angkut untuk memobilisasi siswa sesuai kondisi daerah dan sebagainya.
Dikatakan pula bahwa dunia pendidikan bukan hanya merupakan tangung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab para pendidik dan orang tua. Selain itu, ada paradigma masyarakat yang harus dirubah, selama ini banyak anggapan bahwa sekolah hanya buang waktu dan anggaran saja, untuk itu perlu penyadaran dan pemahaman dari orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak demi peningkatan kualitas sumberdaya manusia demi mewujudkan masyarakat Natuna Makmus, Adil dan Sejahtera 2020.
Untuk para pendidik, hendaknya dapat satukan tekad, tingkatkan semangat dan perlihatkan sikap jujur, disiplin, profesional dan tanggung jawab yang menjadi hal utama yamg harus dimiliki oleh seorang guru sekaligus sebagai orang tua.
Dalam acara tersebut Bupati Natuna juga mencanangkan Gerakan Sadar Sekolah dimana setiap anak harus menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun atau setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
Peliput : Ermiza
Minggu, 12 April 2009
Kunjungan Muhibah dan Silaturrahmi Antar Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia di Kabupaten Natuna
Natuna memiliki potensi alam yang indah dan keunikan budaya serta keramahan masyarakat yang memiliki daya tarik tersendiri terhadap wisatawan untuk berkunjung ke Natuna. Hal ini merupakan modal dasar yang cukup menjanjikan guna peningkatan ekonomi kerakyatan. Namun untuk mengelola hal itu dibutuhkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas. Melalui Gerakan Pramuka diharap mampu menciptakan generasi muda yang berkualitas dan bermental baik guna menunjang pembangunan Natuna kedepan.
Demikian disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si saat memberikan sambutan pada acara Kunjungan Muhibah dan Silaturrahmi Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia di Kabupaten Natuna, Senin (30/03) pagi di Aula Kantor Bupati Natuna. Menyikapi pelaksanaan Perkemahan Muhibah 3 (tiga negara) (Malaysia, Thailand dan Indonesia) dikatakan bahwa Kabupaten Natuna sebagaimana kabupaten –kabupaten lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki lahan yang cukup luas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kabupaten Natuna memiliki lahan seluas 17 hektar yang dikelola oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Natuna.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia, Dtk H. Kaharuddin Bin Munin mengatakan bahwa kunjungan kali ini adalah bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serumpun mengingat letak dan bentuk kebudayaan yang ada di dua negara memiliki banyak kesamaan. Ditambahkan pula bahwa guna mencapai pemabangunan yang maju, modal utama adalah ilmu pengetahuan dari generasi muda yang nantinya akan meneruskan perjuangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu melalui Gerakan Pramuka maupun pengakap yang memiliki kesamaan tujuan dan gerak langkah membina generasi muda yang berakhlak dan berani menghadapi tantangan dimasa hadapan.
Begitu banyak keuntungan dari organisasi kepanduan yang terkadang tidak disadari oleh orang tua. Namun secara perlahan tapi pasti, gerakan kepanduan ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan mental generasi muda. Untuk itu, tidak berlebihan jika pemerintah baik Indonesia maupun Malaysia memberikan perhatian lebih pada organisasi ini.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia menyerahkan Pingat Anugerah Gemilang dari Persekutuan Pengakap Negara Malaysia kepada Bupati Natuna karena telah menghubungkan dan mempererat kedua organisasi kepanduan tersebut (Pengakap Negara Malaysia dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Natuna.
Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia beserta Rombongan berkesempatan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Natuna, diantaranya Pantai Tanjung, Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka - Sebayar dan mengunjungi tempat penakaran ikan di Kecamatan Bunguran Barat.
Peliput : Ermiza
Demikian disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si saat memberikan sambutan pada acara Kunjungan Muhibah dan Silaturrahmi Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia di Kabupaten Natuna, Senin (30/03) pagi di Aula Kantor Bupati Natuna. Menyikapi pelaksanaan Perkemahan Muhibah 3 (tiga negara) (Malaysia, Thailand dan Indonesia) dikatakan bahwa Kabupaten Natuna sebagaimana kabupaten –kabupaten lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki lahan yang cukup luas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kabupaten Natuna memiliki lahan seluas 17 hektar yang dikelola oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Natuna.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia, Dtk H. Kaharuddin Bin Munin mengatakan bahwa kunjungan kali ini adalah bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serumpun mengingat letak dan bentuk kebudayaan yang ada di dua negara memiliki banyak kesamaan. Ditambahkan pula bahwa guna mencapai pemabangunan yang maju, modal utama adalah ilmu pengetahuan dari generasi muda yang nantinya akan meneruskan perjuangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu melalui Gerakan Pramuka maupun pengakap yang memiliki kesamaan tujuan dan gerak langkah membina generasi muda yang berakhlak dan berani menghadapi tantangan dimasa hadapan.
Begitu banyak keuntungan dari organisasi kepanduan yang terkadang tidak disadari oleh orang tua. Namun secara perlahan tapi pasti, gerakan kepanduan ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan mental generasi muda. Untuk itu, tidak berlebihan jika pemerintah baik Indonesia maupun Malaysia memberikan perhatian lebih pada organisasi ini.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia menyerahkan Pingat Anugerah Gemilang dari Persekutuan Pengakap Negara Malaysia kepada Bupati Natuna karena telah menghubungkan dan mempererat kedua organisasi kepanduan tersebut (Pengakap Negara Malaysia dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Natuna.
Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia beserta Rombongan berkesempatan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Natuna, diantaranya Pantai Tanjung, Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka - Sebayar dan mengunjungi tempat penakaran ikan di Kecamatan Bunguran Barat.
Peliput : Ermiza
Penyerahan dan Penyampaian Surat Keputusan Penasehat Bupati Natuna
Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu adanya kontribusi dalam bentuk tenaga maupun fikiran. Pendapat dan pertimbangan dari berbagai penasehat bidang sangat diharapkan demi tercapainya tujuan pembangunan menuju Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera sebagaimana yang diharapkan.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi, M.Si saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan dan Penyampaian Surat Keputusan Bupati Natuna Tentang Tim Penasehat Bupati Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna. Lebih lanjut disampaikan bahwa selama ini Tim Penasehat Bupati tidak memiliki Kantor Sekretariat atau ruangan untuk bertukar pikiran. untuk tahun ini Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyediakan tempat Komplek Gerbang Utara Ku dengan harapan peran serta para Penasehat Bupati dapat lebih optimal.
Lebih lanjut ditambahkan bahwa dalam rangka memakmurkan Masjid Agung Natuna yang telah diresmikan pada tanggal 03 April yang lalu, seluruh PNS yang bertempat dinas di Kantor Bupati Natuna dihimbau untuk melaksanakan Sholat Zuhur berjama’ah. Untuk mobilitasnya Pemerintah Daerah telah menyiapkan 3 unit bus (antar – jemput).
Dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif yang akan diselenggarakan pada tanggal 09 April 2009, Bupati berencana untuk meninjau Tempat Pemilihan Suara yang berada disekitar Kota Ranai.
54 orang Tim Penasehat Bupati diangkat berdasarkan SK Bupati Nomor 121 tahun 2009 yang terbagi dalam 7 bidang, yaitu Bidang Keimanan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang Hukum dan Bidang Sosial Budaya.
Peliput : Ermiza
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi, M.Si saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan dan Penyampaian Surat Keputusan Bupati Natuna Tentang Tim Penasehat Bupati Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna. Lebih lanjut disampaikan bahwa selama ini Tim Penasehat Bupati tidak memiliki Kantor Sekretariat atau ruangan untuk bertukar pikiran. untuk tahun ini Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyediakan tempat Komplek Gerbang Utara Ku dengan harapan peran serta para Penasehat Bupati dapat lebih optimal.
Lebih lanjut ditambahkan bahwa dalam rangka memakmurkan Masjid Agung Natuna yang telah diresmikan pada tanggal 03 April yang lalu, seluruh PNS yang bertempat dinas di Kantor Bupati Natuna dihimbau untuk melaksanakan Sholat Zuhur berjama’ah. Untuk mobilitasnya Pemerintah Daerah telah menyiapkan 3 unit bus (antar – jemput).
Dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif yang akan diselenggarakan pada tanggal 09 April 2009, Bupati berencana untuk meninjau Tempat Pemilihan Suara yang berada disekitar Kota Ranai.
54 orang Tim Penasehat Bupati diangkat berdasarkan SK Bupati Nomor 121 tahun 2009 yang terbagi dalam 7 bidang, yaitu Bidang Keimanan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang Hukum dan Bidang Sosial Budaya.
Peliput : Ermiza
Senin, 16 Maret 2009
Sekda Ilyas Kelelahan
LELAH dan murung. Itulah yang tergambar di wajah Sekda Ilyas Sabli saat keluar dari ruang pemeriksaan di ruang data Polres Natuna, sekitar pukul 18.50 WIB. Ilyas yang mengenakan pakaian safari abu-abu dan kopiah, diperiksa dari pukul 09.00 WIB oleh penyidik KPK. “Banyak pertanyaan, namun saya menjawab yang saya tau,” ungkap Ilyas seraya bergegas meninggalkan Mapolres.
Ilyas yang sudah menjabat sebagai Sekretaris Daerah sekitar 10 tahun di kabupaten pemekaran Kepri itu, tidak mau menjelaskan pos-pos dana yang diselidiki KPK, dia hanya mengatakan APBD 2004.
Selain terhadap Ilyas penyidik KPK juga memeriksa Kepala Bappeda Hardiansyah (dulu kabag keuangan), Kakansatpol Subandi (dulu bendaharawan) yang juga diperiksa sehari sebelumnya hingga pukul 22.00 WIB, Jumat (13/3) bersama Suprianto.
Bersama Ilyas selain dua anggota KPK juga diperiksa staf keuangan Suparni, Yulizar (saat ini pegawai Pemkab Anambas). Mereka rata-rata diperiksa selama tujuh jam, dan satu persatu meninggalkan Mapolres secara diam-diam.
Sedangkan mantan Bupati Hamid Rizal yang sebelumnya santer dikabarkan juga akan diperiksa KPK, Sabtu kemarin tidak terlihat di Mapolres Natuna. Menurut sumber Tribun, Hamid masih berada di Tanjungpinang dan tidak ada berada di Rannai, Natuna.
Menurut sumber itu, kebocoran pada APBD Natuna 2004 itu berasal dari pos rutin, yang saat itu dikelola oleh mantan Wakil Bupati Natuna almarhum Izar Sani. “Saat itu kedua pimpinan daerah itu (Hamid dan Izar Sani) membagi tugas. Hamid di bidang pembangunan, sedangkan dana rutin dikelola oleh wakil bupati,” ungkap sumber itu. Dia mengatakan, dari sanalah banyaknya kebocoran dana rutin tersebut terjadi. (gas)
Komentar (2) >>
la ode said:
makanya, jangan rakus makan uang rakyat, cepat atau lambat tunggu di kerangkeng kalian semua.
15 Maret 2009
kpk said:
Waktu diperiksa lelah, waktu menikmati lelah juga tapi lelah keenakan karena gak habis-habis duit yang diembatnya (mungkin saking banyaknya ya kali)
Ilyas yang sudah menjabat sebagai Sekretaris Daerah sekitar 10 tahun di kabupaten pemekaran Kepri itu, tidak mau menjelaskan pos-pos dana yang diselidiki KPK, dia hanya mengatakan APBD 2004.
Selain terhadap Ilyas penyidik KPK juga memeriksa Kepala Bappeda Hardiansyah (dulu kabag keuangan), Kakansatpol Subandi (dulu bendaharawan) yang juga diperiksa sehari sebelumnya hingga pukul 22.00 WIB, Jumat (13/3) bersama Suprianto.
Bersama Ilyas selain dua anggota KPK juga diperiksa staf keuangan Suparni, Yulizar (saat ini pegawai Pemkab Anambas). Mereka rata-rata diperiksa selama tujuh jam, dan satu persatu meninggalkan Mapolres secara diam-diam.
Sedangkan mantan Bupati Hamid Rizal yang sebelumnya santer dikabarkan juga akan diperiksa KPK, Sabtu kemarin tidak terlihat di Mapolres Natuna. Menurut sumber Tribun, Hamid masih berada di Tanjungpinang dan tidak ada berada di Rannai, Natuna.
Menurut sumber itu, kebocoran pada APBD Natuna 2004 itu berasal dari pos rutin, yang saat itu dikelola oleh mantan Wakil Bupati Natuna almarhum Izar Sani. “Saat itu kedua pimpinan daerah itu (Hamid dan Izar Sani) membagi tugas. Hamid di bidang pembangunan, sedangkan dana rutin dikelola oleh wakil bupati,” ungkap sumber itu. Dia mengatakan, dari sanalah banyaknya kebocoran dana rutin tersebut terjadi. (gas)
Komentar (2) >>
la ode said:
makanya, jangan rakus makan uang rakyat, cepat atau lambat tunggu di kerangkeng kalian semua.
15 Maret 2009
kpk said:
Waktu diperiksa lelah, waktu menikmati lelah juga tapi lelah keenakan karena gak habis-habis duit yang diembatnya (mungkin saking banyaknya ya kali)
Bupati Daeng Mengaku Pusing
Written by anto
Selasa, 17 Maret 2009
Hamid dan 17 Anggota Dewan Masih Mangkir
NATUNA, TRIBUN- Memasuki hari ketiga pemeriksaan KPK atas dugaan korupsi APBD Natuna 2004 di Mapolres Natuna, Senin (16/3), Bupati Natuna Daeng Rusnadi kembali memenuhi panggilan penyidik KPK. Sekitar pukul 09.30 WIB, mantan Ketua DPRD Natuna itu datang diiringi ajudan. Dia membawa setumpuk berkas.
Daeng langsung menjumpai Kapolres Natuna AKBP Wiyarso dan diantar ke ruang unit narkoba Satuan Reskrim.
Dia menemui ketua tim penyidik KPK, Alexander Rubi bersama seorang anggotanya. “Saya tidak diperiksa, hanya menyerahkan berkas,”ujar Daeng.
Meskipun ada penyidikan KPK terhadap dirinya bersama beberapa kepala dinas dan stafnya, Daeng mengaku kegiatan operasional Pemkab Natuna tidak terganggu. “Tidak ada pengaruh, rutinitas tetap berjalan seperti biasa, saya hanya mengurangi tamu,” ujarnya seraya menuju mobil dinasnya, BP 1 N.
Meski begitu, dia mengaku sedikit mengalami guncangan psikologis, setelah diperiksa secara maraton dan memikirkan masalah yang sedang dihadapi. “Nanti aja kita cari waktu untuk wawancara, saya lagi bingung,” aku Daeng saat Tribun meminta waktu wawancara lebih lanjut.
Selain Daeng, Penyidik KPK juga kembali memanggil Kadispenda Hardinansyah (bukan Hardiansyah seperti tertulis kemarin-red) dan Kasubag Keuangan Yulizar, dalam kasus dugaan korupsi APBD 2004 Rp 60 miliar.
Keduanya tiba di Mapolres pukul 08.30, bersama Jarmin Sidik, Sekwan Zuhrin, Iskandar DJ, dan Izniadi. Tepat pukul 09.00, mereka memasuki ruang data Mapolres dan sudah ditunggu delapan penyidik KPK yang sudah tiba sejak pukul 08.00.
Hardinansyah dan Yulizar terlihat dua kali bolak-balik Mapolres mengendarai mobil dinas BP 195 NP, membawa beberapa berkas. Keduanya mengaku hanya menyerahkan beberapa data, termasuk berkas pengeluaran uang APBD 2004, APBD 2004, APBDP 2004 dan LKPJ. “Jumlah besaran APBD dan perincian pengeluaranya saya lupa,” ujar Hardinansyah.
Yulizar yang berada di belakang kemudi mengatakan, seluruh pengeluaran APBD, APBD Perubahan 2004 berdasarkan SK bupati beserta penjabarannya, serta memiliki Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
Menurut Yulizar, pengeluaran yang dilakukannya berdasarkan kwitansi yang ada, semuanya sepengetahuan Bupati Hamid Rizal dan Sekda Ilyas Sabli. Dia mengaku hanya melaksanakan yang sudah disusun eksekutif dan legislatif.
Tentang bantuan dana insentifikasi dalam rangka peningkatan dana bagi hasil migas (DBH) Natuna sebesar Rp 45,405 miliar yang diterima Ketua DPRD Natuna Daeng Rusnadi, menurut Yulizar, semuanya sudah sepengetahuan Bupati Hamid Rizal dan Sekda. Dana itu merupakan pengurusan DBH migas ke Jakarta oleh tim yang dibentuk. Tim terdiri atas semua anggota DPRD 2000-2004 yang beranggotakan 20 orang dan bagian keuangan yang dibentuk 2003.
Uang otonomi daerah
PNS yang sudah pindah ke Pemkab Anambas itu mengatakan, bantuan dana insentifikasi DBH Migas Natuna Rp 45,405 miliar tersebut berawal dari proposal DPRD Natuna, kemudian disetujui oleh eksekutif. “Itu merupakan biaya pengupayaan DBH Migas yang lebih besar, tim tersebut selalu mengurus ke Jakarta,” ungkap Yulizar.
Pejabat lainnya yang hadir kemarin, Kakansatpol Subandi, Bagian Hukum Pemkab Natuna Mila M, dan Wakil Ketua DPRD M Djamil. M Djamil mengaku hanya menyerahkan data APBD 2004, APBD P 2004 dan LKPJ, dia hanya sekitar 20 menit berada di ruang pemeriksaan. Sedangkan Mila mengaku hanya menyerahkan SK tim peningkatan DBH Migas tersebut.
Penampilan Wakil Ketua DPRD M Djamil tampak lebih percaya diri. Tidak seperti Sabtu (14/3), saat diperiksa sekitar enam jam oleh penyidik KPK, Djamil kali ini terlihat cerah dan mau berbicara dengan wartawan yang telah menunggunya di tangga Mapolres Natuna.
Djamil datang didampingi putranya yang juga mencalonkan diri sebagai caleg untuk DPRD Natuna. Djamin mengakui menerima beberapa ratus juta dari Ketua DPRD, yang dimasukkan ke rekening pribadinya. “Saat itu ketua mengatakan uang tersebut merupakan uang otonomi daerah,” ungkapnya. Dia percaya itu uang otonomi daerah karena Kabupaten Natuna baru dimekarkan.
Djamin mengaku baru tahu bahwa besaran uang tersebut sekitar Rp 45 M yang digunakan anggota DPRD untuk ke Jakarta belakangan. “Kalau saya tau besarnya segitu saya tidak mau terima,” sesalnya kepada Tribun.
Dia mengatakan dirinya tidak pernah berangkat ke Jakarta, dan Ketua DPRD selalu pergi dengan anggota DPRD karena semuanya masuk dalam tim. “Sebagai wakil ketua saya sebagai penjaga gawang kalau ketua bepergian,” katanya.
Subandi dan Ilyas Sabli datang sekitar pukul 11.45 WIB, dari arah berlawanan dan langsung memasuki ruang penyidik. Ilyas Sabli, Subandi dan Jarmin Sidik masih diperiksa hingga pukul 14.45 WIB saat istirahat. Usai istirahat makan siang, pemeriksaan terhadap Subandi dan Jarmin Sidik dilanjutkan lagi hingga malam hari.
Belum ada tersangka
Sumber KPK menyebutkan, hingga Kamis nanti belum akan ada tersangka. Karena usai melakukan penyelidikan pihaknya perlu mempelajari hasil pemeriksaan dan perlu gelar perkara dengan pimpinan KPK di Jakarta.
Mantan Bupati Hamid Rizal belum juga memenuhi undangan KPK, meski sudah diundang sejak Sabtu lalu. Demikian pula 17 anggota DPRD Natuna. (gas)
Komentar (4) >>
belangkas said:
hahahaah
makan tuh sampai muntah
17 Maret 2009 oca said:
Alhamdullillah Pak KPK,saya orang kecil, dan merasa berterima kasih dan tertolong sekali dengan Bapak KPK,hajar para koruptor semua agar rakyat natuna bisa menikmati hasil sda mereka,.. Ingat lho Pak Daeng dan Bapak2 koruptor lainnya hidup kalian hanya tinggal beberapa tahun lg, Azab ALLAH menanti kalian Pak
17 Maret 2009 jhon pantau said:
Biasalah,.. namanya pejabat kalo udah diperiksa KPK,,jurus ampuhnya cuman "cakiiiittt ma"
17 Maret 2009 ranai said:
Lho gimana pak Daeng ini, kemarin katanya senang waktu habis diperiksa, sekarang bilang pusing dan bingung. Ya jelas pusing donk, lha Dana sebesar itu bukan untuk kesejahteraan rakyat Natuna jadi sekarang mulai kena azabnya. Orang dewan bergelimangan uang sementara masyarakat yang diwakilinya malah hidup jauh dari sejahtera, gimana pak Dewan? Liat sendiri lah masyarakat kalian, hidup di daerah kaya SDA tapi rakyatnya miskin. Mudah-mudah an KPK dapat memangkas habis para koruptor di Natuna. Bravo KPK!
Selasa, 17 Maret 2009
Hamid dan 17 Anggota Dewan Masih Mangkir
NATUNA, TRIBUN- Memasuki hari ketiga pemeriksaan KPK atas dugaan korupsi APBD Natuna 2004 di Mapolres Natuna, Senin (16/3), Bupati Natuna Daeng Rusnadi kembali memenuhi panggilan penyidik KPK. Sekitar pukul 09.30 WIB, mantan Ketua DPRD Natuna itu datang diiringi ajudan. Dia membawa setumpuk berkas.
Daeng langsung menjumpai Kapolres Natuna AKBP Wiyarso dan diantar ke ruang unit narkoba Satuan Reskrim.
Dia menemui ketua tim penyidik KPK, Alexander Rubi bersama seorang anggotanya. “Saya tidak diperiksa, hanya menyerahkan berkas,”ujar Daeng.
Meskipun ada penyidikan KPK terhadap dirinya bersama beberapa kepala dinas dan stafnya, Daeng mengaku kegiatan operasional Pemkab Natuna tidak terganggu. “Tidak ada pengaruh, rutinitas tetap berjalan seperti biasa, saya hanya mengurangi tamu,” ujarnya seraya menuju mobil dinasnya, BP 1 N.
Meski begitu, dia mengaku sedikit mengalami guncangan psikologis, setelah diperiksa secara maraton dan memikirkan masalah yang sedang dihadapi. “Nanti aja kita cari waktu untuk wawancara, saya lagi bingung,” aku Daeng saat Tribun meminta waktu wawancara lebih lanjut.
Selain Daeng, Penyidik KPK juga kembali memanggil Kadispenda Hardinansyah (bukan Hardiansyah seperti tertulis kemarin-red) dan Kasubag Keuangan Yulizar, dalam kasus dugaan korupsi APBD 2004 Rp 60 miliar.
Keduanya tiba di Mapolres pukul 08.30, bersama Jarmin Sidik, Sekwan Zuhrin, Iskandar DJ, dan Izniadi. Tepat pukul 09.00, mereka memasuki ruang data Mapolres dan sudah ditunggu delapan penyidik KPK yang sudah tiba sejak pukul 08.00.
Hardinansyah dan Yulizar terlihat dua kali bolak-balik Mapolres mengendarai mobil dinas BP 195 NP, membawa beberapa berkas. Keduanya mengaku hanya menyerahkan beberapa data, termasuk berkas pengeluaran uang APBD 2004, APBD 2004, APBDP 2004 dan LKPJ. “Jumlah besaran APBD dan perincian pengeluaranya saya lupa,” ujar Hardinansyah.
Yulizar yang berada di belakang kemudi mengatakan, seluruh pengeluaran APBD, APBD Perubahan 2004 berdasarkan SK bupati beserta penjabarannya, serta memiliki Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
Menurut Yulizar, pengeluaran yang dilakukannya berdasarkan kwitansi yang ada, semuanya sepengetahuan Bupati Hamid Rizal dan Sekda Ilyas Sabli. Dia mengaku hanya melaksanakan yang sudah disusun eksekutif dan legislatif.
Tentang bantuan dana insentifikasi dalam rangka peningkatan dana bagi hasil migas (DBH) Natuna sebesar Rp 45,405 miliar yang diterima Ketua DPRD Natuna Daeng Rusnadi, menurut Yulizar, semuanya sudah sepengetahuan Bupati Hamid Rizal dan Sekda. Dana itu merupakan pengurusan DBH migas ke Jakarta oleh tim yang dibentuk. Tim terdiri atas semua anggota DPRD 2000-2004 yang beranggotakan 20 orang dan bagian keuangan yang dibentuk 2003.
Uang otonomi daerah
PNS yang sudah pindah ke Pemkab Anambas itu mengatakan, bantuan dana insentifikasi DBH Migas Natuna Rp 45,405 miliar tersebut berawal dari proposal DPRD Natuna, kemudian disetujui oleh eksekutif. “Itu merupakan biaya pengupayaan DBH Migas yang lebih besar, tim tersebut selalu mengurus ke Jakarta,” ungkap Yulizar.
Pejabat lainnya yang hadir kemarin, Kakansatpol Subandi, Bagian Hukum Pemkab Natuna Mila M, dan Wakil Ketua DPRD M Djamil. M Djamil mengaku hanya menyerahkan data APBD 2004, APBD P 2004 dan LKPJ, dia hanya sekitar 20 menit berada di ruang pemeriksaan. Sedangkan Mila mengaku hanya menyerahkan SK tim peningkatan DBH Migas tersebut.
Penampilan Wakil Ketua DPRD M Djamil tampak lebih percaya diri. Tidak seperti Sabtu (14/3), saat diperiksa sekitar enam jam oleh penyidik KPK, Djamil kali ini terlihat cerah dan mau berbicara dengan wartawan yang telah menunggunya di tangga Mapolres Natuna.
Djamil datang didampingi putranya yang juga mencalonkan diri sebagai caleg untuk DPRD Natuna. Djamin mengakui menerima beberapa ratus juta dari Ketua DPRD, yang dimasukkan ke rekening pribadinya. “Saat itu ketua mengatakan uang tersebut merupakan uang otonomi daerah,” ungkapnya. Dia percaya itu uang otonomi daerah karena Kabupaten Natuna baru dimekarkan.
Djamin mengaku baru tahu bahwa besaran uang tersebut sekitar Rp 45 M yang digunakan anggota DPRD untuk ke Jakarta belakangan. “Kalau saya tau besarnya segitu saya tidak mau terima,” sesalnya kepada Tribun.
Dia mengatakan dirinya tidak pernah berangkat ke Jakarta, dan Ketua DPRD selalu pergi dengan anggota DPRD karena semuanya masuk dalam tim. “Sebagai wakil ketua saya sebagai penjaga gawang kalau ketua bepergian,” katanya.
Subandi dan Ilyas Sabli datang sekitar pukul 11.45 WIB, dari arah berlawanan dan langsung memasuki ruang penyidik. Ilyas Sabli, Subandi dan Jarmin Sidik masih diperiksa hingga pukul 14.45 WIB saat istirahat. Usai istirahat makan siang, pemeriksaan terhadap Subandi dan Jarmin Sidik dilanjutkan lagi hingga malam hari.
Belum ada tersangka
Sumber KPK menyebutkan, hingga Kamis nanti belum akan ada tersangka. Karena usai melakukan penyelidikan pihaknya perlu mempelajari hasil pemeriksaan dan perlu gelar perkara dengan pimpinan KPK di Jakarta.
Mantan Bupati Hamid Rizal belum juga memenuhi undangan KPK, meski sudah diundang sejak Sabtu lalu. Demikian pula 17 anggota DPRD Natuna. (gas)
Komentar (4) >>
belangkas said:
hahahaah
makan tuh sampai muntah
17 Maret 2009 oca said:
Alhamdullillah Pak KPK,saya orang kecil, dan merasa berterima kasih dan tertolong sekali dengan Bapak KPK,hajar para koruptor semua agar rakyat natuna bisa menikmati hasil sda mereka,.. Ingat lho Pak Daeng dan Bapak2 koruptor lainnya hidup kalian hanya tinggal beberapa tahun lg, Azab ALLAH menanti kalian Pak
17 Maret 2009 jhon pantau said:
Biasalah,.. namanya pejabat kalo udah diperiksa KPK,,jurus ampuhnya cuman "cakiiiittt ma"
17 Maret 2009 ranai said:
Lho gimana pak Daeng ini, kemarin katanya senang waktu habis diperiksa, sekarang bilang pusing dan bingung. Ya jelas pusing donk, lha Dana sebesar itu bukan untuk kesejahteraan rakyat Natuna jadi sekarang mulai kena azabnya. Orang dewan bergelimangan uang sementara masyarakat yang diwakilinya malah hidup jauh dari sejahtera, gimana pak Dewan? Liat sendiri lah masyarakat kalian, hidup di daerah kaya SDA tapi rakyatnya miskin. Mudah-mudah an KPK dapat memangkas habis para koruptor di Natuna. Bravo KPK!
Kamis, 12 Maret 2009
Pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Natuna
Pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Natuna
Perganti Antar Waktu
Masa Bakhti 2004-2009
Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan pembangunan nasional. Berbeda dengan pemerintahan orde baru, saat ini legislatif memiliki status yang sejajar dengan badan eksekutif. Hal ini memungkinkan bagi badan legislatif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas maupun penyerap aspirasi arus bawah menjalankan tupoksinya lebih optimal. Namun perlu disadari bersama bahwa baik legislatif maupun eksekutif hendaknya dapat bekerja secara sinergi dalam rangka menuju kearah kemajuan pembangunan daerah.
Hal ini dikatakan Gubenur Kepulauan Riau, melalaui Assisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Ir. Nuraida Muhsin, MA saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa pengambilan sumpah jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pergantian Antar Waktu, Kamis (12/03) pagi diruang rapat PARIPUNA DPRD. Lebih lanjut dikatakan bahwa saat ini dunia sedang dilanda krisis finansial global yang melanda dunia. Hal ini juga berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah harus bersinergi dengan seluruh potensi daerah guna mengambil langkah-langkah strategis dalam memecahkan permasalahan ini.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengambil beberapa langkah antisipasi guna krisis global tersebut terhadap masyarakat, diantaranya program peningkatan budidaya rumput laut dan budidaya ikan laut bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan bentuk geografis daerah yang berbeda, tentu kebutuhan dan langkah antisipasi menurunnya perekonomian masyarakat akan berbeda pula. Untuk itu, diharapkan kepada badan legislatif maupun eksekutif hendaknya dapat mengambil langkah yang tepat guna menyikapi hal diatas.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Sementara Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna, H. M. Jamil sebagai pimpinan Sidang rapat paripurna Istimewa tersebut menyatakan pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Kepulauan Riau atas nama Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pergantian Antar Waktu Ketua DPRD Kabupaten Natuna masa bakti 2004 – 2009. Dengan diangkatnya Ketua DPRD Kabupaten Natuna yang baru (Sabani, SH), diharapkan segala aktifitas pengawasan pembangunan dapat berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan mekanisme dan prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas hendaknya pimpinan selalu menjunjung tinggi kerjasama, jiwa gotong royong sehingga segala putusan yang diambil dapat menyentuh langsung kepada masyarakat banyak sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh rakyat.
Lebih lanjut ditambahkan bahwa tidak berapa lama lagi, Kabupaten Natuna akan merayakan pesta demokrasi Pemilihan Calon Legislatif yang akan duduk di kursi Perwakilan DPRD. Untuk itu diharapkan kepada seluruh anggota DPRD yang akan mencalonkan diri kembali agar dapat menyesuaikan dan membagi waktu dalam melaksanakan tugas / kewajiban baik kewajiban dalam partai politik maupun kewajiban sebagai Anggota Perwakilan Rakyat (DPRD).
Peliput : Alek/Ermiza
Perganti Antar Waktu
Masa Bakhti 2004-2009
Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan pembangunan nasional. Berbeda dengan pemerintahan orde baru, saat ini legislatif memiliki status yang sejajar dengan badan eksekutif. Hal ini memungkinkan bagi badan legislatif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas maupun penyerap aspirasi arus bawah menjalankan tupoksinya lebih optimal. Namun perlu disadari bersama bahwa baik legislatif maupun eksekutif hendaknya dapat bekerja secara sinergi dalam rangka menuju kearah kemajuan pembangunan daerah.
Hal ini dikatakan Gubenur Kepulauan Riau, melalaui Assisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Ir. Nuraida Muhsin, MA saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa pengambilan sumpah jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pergantian Antar Waktu, Kamis (12/03) pagi diruang rapat PARIPUNA DPRD. Lebih lanjut dikatakan bahwa saat ini dunia sedang dilanda krisis finansial global yang melanda dunia. Hal ini juga berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah harus bersinergi dengan seluruh potensi daerah guna mengambil langkah-langkah strategis dalam memecahkan permasalahan ini.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengambil beberapa langkah antisipasi guna krisis global tersebut terhadap masyarakat, diantaranya program peningkatan budidaya rumput laut dan budidaya ikan laut bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan bentuk geografis daerah yang berbeda, tentu kebutuhan dan langkah antisipasi menurunnya perekonomian masyarakat akan berbeda pula. Untuk itu, diharapkan kepada badan legislatif maupun eksekutif hendaknya dapat mengambil langkah yang tepat guna menyikapi hal diatas.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Sementara Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna, H. M. Jamil sebagai pimpinan Sidang rapat paripurna Istimewa tersebut menyatakan pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Kepulauan Riau atas nama Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pergantian Antar Waktu Ketua DPRD Kabupaten Natuna masa bakti 2004 – 2009. Dengan diangkatnya Ketua DPRD Kabupaten Natuna yang baru (Sabani, SH), diharapkan segala aktifitas pengawasan pembangunan dapat berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan mekanisme dan prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas hendaknya pimpinan selalu menjunjung tinggi kerjasama, jiwa gotong royong sehingga segala putusan yang diambil dapat menyentuh langsung kepada masyarakat banyak sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh rakyat.
Lebih lanjut ditambahkan bahwa tidak berapa lama lagi, Kabupaten Natuna akan merayakan pesta demokrasi Pemilihan Calon Legislatif yang akan duduk di kursi Perwakilan DPRD. Untuk itu diharapkan kepada seluruh anggota DPRD yang akan mencalonkan diri kembali agar dapat menyesuaikan dan membagi waktu dalam melaksanakan tugas / kewajiban baik kewajiban dalam partai politik maupun kewajiban sebagai Anggota Perwakilan Rakyat (DPRD).
Peliput : Alek/Ermiza
Rabu, 11 Februari 2009
Pelantikan Kepala Desa Kelarik dan Kepala Desa Seluan Barat
Demokrasi merupakan salah satu asas yang memungkinkan masyarakat mendapatkan haknya untuk menentukan kemajuan pembangunan daerah melalui pemilihan pimpinan yang dipercaya/didukung. Namun jangan jadikan demokrasi melalui pemilihan umum sebagai alasan dan penyebab perpecahan. Untuk itu, hendaknya semua pihak menghormati hasil proses pemilihan sebagai keputusan tertinggi dan memberikan dukungan sepenuhnya demi kebaikan bersama menuju kearah masa depan yang lebih baik dari sebelumnya.
Demikian disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si pada Acara Pelantikan Kepala Desa Kelarik dan Kepala Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara Periode 2009 – 2015, di Kantor Camat Bunguran Utara, Selasa (10/02) pagi. Lebih lanjut dipesankan kepada Kepala Desa yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas secara professional, terutama dalam pengelolaan ADD yang akan dikucurkan, anggaran tersebut diharap dapat dipergunakan sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang ada. Sehingga diharapkan penggunaan ADD tersebut tepat sasaran dan tepat manfaat demi terjadinya percepatan pembangunan di desa.
Lebih lanjut dipesankan pula kepada Kepala Desa yang baru dilantik agar dapat dalam menyikapi segala permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, hendaknya dengan bijak dan kepala dingin. Selalu menerima dan menghargai segala macam kritik maupun saran yang datang dari masyarakat demi perbaikan jalannya pemerintahan di desa. Kepala Desa juga harus merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat guna mendukung kebijakan pembangunan di desa. Hal ini penting karena percepatan pembangunan tidak mudah untuk dicapai selain seluruh komponen masyarakat menyatukan persepsi dan potensi desa diberdayakan secara maksimal demi percepatan peningkatan perekonomian masyarakat desa.
Menyikapi aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Camat Bunguran Utara tentang Jalan Tembus Desa Batubi Jaya menuju Kelarik, Bupati mengatakan bahwa dalam pengajuan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2009 yang lalu, pembangunan jalan tersebut sudah diajukan namun melalui rapat panitia anggaran di DPRD dan mekanisme yang dilalui, kegiatan pembangunan jalan tersebut ditunda mengingat jumlah yang diajukan tidak memungkinkan untuk dibangun tembus (tidak cukup anggarannya). Namun, pembangunan tersebut akan terus diperjuangkan. Untuk tahap awal, Bupati memberikan instruksi kepada Kadis Pekerjaan Umum untuk dapat merencanakan pembangunan Jalan 3 Km untuk jala poros protocol di desa Kelarik yang akan dibangun tahun ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengakui bahwa pembangunan jalan tembus ini sangat penting demi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Bunguran Utara. Untuk itu, Bupati mengharapkan agar masyarakat Kecamatan Bunguran Utara untuk dapat sedikit bersabar dan jangan menjadikan hal ini suatu penghambat dalam memajukan pembangunan di Kecamatan Bunguran Utara.
Dikatakan pula bahwa Kabupaten Natuna telah mendapatkan bantuan dari Bank Dunia berupa pembangunan jalan hotmix dari Kelarik ke Teluk Buton sepanjang 40 Km yang direncakanan akan dibangun pada tahun 2010. Pembangunan infrastruktur penting lainnya yang direncanakan akan dibangun dalam waktu dekat ini adalah Pembangunan Pembangkit Listrik yang akan diperuntukan bagi 3 desa di Kecamatan Bunguran Utara, diantaranya Desa Mabai, Desa Air Mali dan Desa belakang Gunung yang rencananya akan diluncurkan sebulan setelah kegiatan pelantikan ( tanggal 10 Maret 2009 ).
Lebih lanjut dikatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Legislatif akan diselenggarakan tidak berapa lama lagi. Pilihan yang disajikan beserta jumlah pendukung dengan jumlah pendukung yang beragam, untuk itu dipesankan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bunguran Utara khususnya dan masyarakat Kabupaten Natuna pada umumnya, perbedaan figure yang didukung janganlah menjadi alas an perpecahan, jagalah selalu kesatuan dan persatuan dan junjung tinggi hak asasi manusia demi merealisasikan proses demokratisasi dan hak berdemokrasi di Kabupaten Natuna.
Pada kesempatan yang sama, Camat Bunguran Utara mengatakan bahwa Kecamatan Bunguran Utara dimekarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2002. Saat itu, Kecamatan Bunguran Utara baru memiliki 3 desa, namun saat ini melalui pemekaran beberapa desa induk, Kecamatan Bunguran Utara sudah memiliki 8 desa. Hal ini merupakan salah satu tanda kemajuan. Karena dengan dimekarkannya desa-desa baru rentang kendali dan proses pembangunan dapat lebih cepat terealisasi.
Desa Seluan Barat merupakan hasil pemekaran dari Desa Seluan. Kepala Desa Seluan Barat (Ahyatullah) dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 356 Tahun 2008, sedangkan Kepala Desa Kelarik (Samsul Bahri) dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 2009, menggantikan Tarmadi (Kepala Desa Kelarik yang lama).
Sebelum menghadiri acara utama, (pelantikan Kades) Bupati Natuna menyempatkan diri berkunjung ke beberapa masjid di Kecamatan Bunguran Utarayang diantaranya Masjid Darul Iman (Dusun Ulu Tengah), Masjid Darul Aman (Desa Belakan Gunung) dan Masjid Nurul Jadid (Desa Mabai). Pada kegiatan Pelantikan Kepala Desa, Bupati juga menyerahkan Dana Bantuan Pegawai Rumah Ibadah / Masjid dan Surat kepada 9 Masjid masing-masing 2,5 juta rupiah, dan 11 Surau masing – masing 1,2 juta rupiah.
Peliput : Alex/Ermiza
Demikian disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si pada Acara Pelantikan Kepala Desa Kelarik dan Kepala Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara Periode 2009 – 2015, di Kantor Camat Bunguran Utara, Selasa (10/02) pagi. Lebih lanjut dipesankan kepada Kepala Desa yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas secara professional, terutama dalam pengelolaan ADD yang akan dikucurkan, anggaran tersebut diharap dapat dipergunakan sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang ada. Sehingga diharapkan penggunaan ADD tersebut tepat sasaran dan tepat manfaat demi terjadinya percepatan pembangunan di desa.
Lebih lanjut dipesankan pula kepada Kepala Desa yang baru dilantik agar dapat dalam menyikapi segala permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, hendaknya dengan bijak dan kepala dingin. Selalu menerima dan menghargai segala macam kritik maupun saran yang datang dari masyarakat demi perbaikan jalannya pemerintahan di desa. Kepala Desa juga harus merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat guna mendukung kebijakan pembangunan di desa. Hal ini penting karena percepatan pembangunan tidak mudah untuk dicapai selain seluruh komponen masyarakat menyatukan persepsi dan potensi desa diberdayakan secara maksimal demi percepatan peningkatan perekonomian masyarakat desa.
Menyikapi aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Camat Bunguran Utara tentang Jalan Tembus Desa Batubi Jaya menuju Kelarik, Bupati mengatakan bahwa dalam pengajuan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2009 yang lalu, pembangunan jalan tersebut sudah diajukan namun melalui rapat panitia anggaran di DPRD dan mekanisme yang dilalui, kegiatan pembangunan jalan tersebut ditunda mengingat jumlah yang diajukan tidak memungkinkan untuk dibangun tembus (tidak cukup anggarannya). Namun, pembangunan tersebut akan terus diperjuangkan. Untuk tahap awal, Bupati memberikan instruksi kepada Kadis Pekerjaan Umum untuk dapat merencanakan pembangunan Jalan 3 Km untuk jala poros protocol di desa Kelarik yang akan dibangun tahun ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengakui bahwa pembangunan jalan tembus ini sangat penting demi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Bunguran Utara. Untuk itu, Bupati mengharapkan agar masyarakat Kecamatan Bunguran Utara untuk dapat sedikit bersabar dan jangan menjadikan hal ini suatu penghambat dalam memajukan pembangunan di Kecamatan Bunguran Utara.
Dikatakan pula bahwa Kabupaten Natuna telah mendapatkan bantuan dari Bank Dunia berupa pembangunan jalan hotmix dari Kelarik ke Teluk Buton sepanjang 40 Km yang direncakanan akan dibangun pada tahun 2010. Pembangunan infrastruktur penting lainnya yang direncanakan akan dibangun dalam waktu dekat ini adalah Pembangunan Pembangkit Listrik yang akan diperuntukan bagi 3 desa di Kecamatan Bunguran Utara, diantaranya Desa Mabai, Desa Air Mali dan Desa belakang Gunung yang rencananya akan diluncurkan sebulan setelah kegiatan pelantikan ( tanggal 10 Maret 2009 ).
Lebih lanjut dikatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Legislatif akan diselenggarakan tidak berapa lama lagi. Pilihan yang disajikan beserta jumlah pendukung dengan jumlah pendukung yang beragam, untuk itu dipesankan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bunguran Utara khususnya dan masyarakat Kabupaten Natuna pada umumnya, perbedaan figure yang didukung janganlah menjadi alas an perpecahan, jagalah selalu kesatuan dan persatuan dan junjung tinggi hak asasi manusia demi merealisasikan proses demokratisasi dan hak berdemokrasi di Kabupaten Natuna.
Pada kesempatan yang sama, Camat Bunguran Utara mengatakan bahwa Kecamatan Bunguran Utara dimekarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2002. Saat itu, Kecamatan Bunguran Utara baru memiliki 3 desa, namun saat ini melalui pemekaran beberapa desa induk, Kecamatan Bunguran Utara sudah memiliki 8 desa. Hal ini merupakan salah satu tanda kemajuan. Karena dengan dimekarkannya desa-desa baru rentang kendali dan proses pembangunan dapat lebih cepat terealisasi.
Desa Seluan Barat merupakan hasil pemekaran dari Desa Seluan. Kepala Desa Seluan Barat (Ahyatullah) dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 356 Tahun 2008, sedangkan Kepala Desa Kelarik (Samsul Bahri) dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 2009, menggantikan Tarmadi (Kepala Desa Kelarik yang lama).
Sebelum menghadiri acara utama, (pelantikan Kades) Bupati Natuna menyempatkan diri berkunjung ke beberapa masjid di Kecamatan Bunguran Utarayang diantaranya Masjid Darul Iman (Dusun Ulu Tengah), Masjid Darul Aman (Desa Belakan Gunung) dan Masjid Nurul Jadid (Desa Mabai). Pada kegiatan Pelantikan Kepala Desa, Bupati juga menyerahkan Dana Bantuan Pegawai Rumah Ibadah / Masjid dan Surat kepada 9 Masjid masing-masing 2,5 juta rupiah, dan 11 Surau masing – masing 1,2 juta rupiah.
Peliput : Alex/Ermiza
Rabu, 28 Januari 2009
Pelantikan Dan Rapat Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Natuna /Kabupaten Kepulauan Anambas
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan gawai besar yang menjadi instrumen nyata pelaksanaan asas demokrasi di tanah air. Untuk itu, seluruh komponen masyarakat maupun para pendukung pelaksanaan pemilu memiliki beban moral yang sama dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pemilu yang akan diselenggarakan tidak berapa lama lagi. Terutama kepada para pelaku pemilu baik Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), aparatur keamanan terpadu (kepolisian) dan parpol serta seluruh komponen pendukung hendaknya saling menjaga stabilitas ketahanan nasional. Karena belajar dari hal-hal yang terjadi di daerah lain, moment pra maupun pasca Pemilu sering terjadi konflik yang ditimbulkan oleh hasil Pemilu yang dirasa tidak aspiratif karena terjadi pelanggaran dalam pelaksanaanya. Hal ini tidak akan terjadi jika seluruh pelaku Pemilu bekerja secara profesional dan mentaati peraturan yang berlaku.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Erson Gempa Afriandi,S.Sos dalam acara Pelantikan dan Rapat Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Natuna, di Wisma Natuna Island, Kamis (29/01) pagi. Ditambahkan pula bahwa walaupun 48 anggota Panwaslu dari 16 Kecamatan ini baru dilantik, namun diharap seluruh anggota dapat bekerja secara profesional dan kooperatif dengan seluruh pihak yang terkait. Untuk periode ini dirasa tugas sedikit berat mengingat seluruh anggota panwaslu diambil dari unsur sipil, berbeda dengan periode yang lalu dimana anggota panwaslu tahun 2004 terdiri dari unsur sipil, Kejaksaan dan Kepolisian. Timbul masalah baru dimana pelaksanaan tugas akan mengalami sedikit penyesuaian mengenai masalah koordinasi lintas instansi. Untuk itu diharap kepada seluruh anggota panwaslu agar dapat menjalin koordinasi yang solid baik dengan KPU, Parpol maupun pihak kepolisian demi menjaga dan menciptakan rasa aman, dan tertib ditengah masyarakat.
Tugas yang paling penting bagi Panwaslu adalah menindaklanjuti segala macam pelanggaran baik administrasi maupun pidana. Dalam mengambil kebijakan maupun tindakan hendaknya selalu mengacu pada aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kejujuran serta netralitas. Hal ini menjadi penting mengingat apapun hasil pemilihan nantinya diharapkan dapat menjaring tokoh-tokoh pilihan rakyat yang berintegritas tinggi dan dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan bangsa.
Sebagaimana yang terjadi saat ini, gaung Pemilu sudah sangat terasa mengingat pelaksanaannya sudah hampir tiba (9 April 2009). Seluruh Parpol sudah memasang atribut yang begitu semarak. Namun sangat disayangkan pemasangan tersebut terkesan tidak beraturan. Untuk itu, Bakesbang dan KPU berinisiatif untuk membuat suatu revisi peraturan yang tertuang dalam SK Bupati Natuna Nomor 202/ 12 Desember Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemasangan Spanduk dan Sejenisnya. Hal ini penting mengingat ketidak-beraturan ini mengakibatkan banyak dampak negatif, terutama berkaitan dengan keindahan dan keamanan. Pemerintah akan berupaya menertibkan pemasangan atribut parpol yang dipasang di jalan-jalan protokol dan rencananya akan disediakan daerah pemasangan atribut yang akan ditetapkan. Direncanakan penertiban akan dimulai pada bulan Februari 2009. Hal ini dimaksud untuk menjaga keindahan kota dan keamanan pengguna jalan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panwaslu Provinsi yang diwakili oleh Tajri Nasution,SE.MM menerangkan bahwa tujuan pemisahan / perubahan peraturan dimana seluruh anggota Panwaslu harus dari unsur sipil adalah agar Panwaslu dapat bekerja lebih independen dan netral. Sedangkan pihak kepolisian dan Kejaksaan berubah menjadi suatu sistem pengamanan terpadu. Namun dalam pelaksanaan nantinya koordinasi lintas instansi harus selalu dikedepankan demi menjaga pelaksanaan pemilu agar tetap aman, damai, tertib dan taat hukum. Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau akan selalu memberikan dukungan bagi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Natuna terutama dalam hal pelaksanaan tugas Panwaslu ditingkat Kabupaten, Kecamatan sampai pengawas lapangan nantinya.
Peliput : Alex/Ermiza
Wapres: Soal Exxon-Natuna, Obama Tidak Ada Urusan
JAKARTA — Barack Obama boleh menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-44. Namun, soal ExxonMobil yang pernah memegang hak pengelolaan atas Natuna D Alpha di Natuna, Kepulauan Riau, Presiden Obama tidak ada urusan.
"Boleh-boleh saja kalau (Exxon) mau dompleng. Akan tetapi, kita yang menentukan. Jadi, kita tidak terpengaruh dengan Obama jadi Presiden, " tandas Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla saat di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/1) siang ini.
Sebelumnya, pers menanyakan komentar Wapres Kalla dengan pelantikan Presiden AS Barack Obama terkait dengan Blok Natuna D Alpha yang masih diklaim oleh perusahaan AS, ExxonMobil, sebagai "hak pengelolannya" untuk eksplorasi minyak dan gas (migas). Sebab, biasanya perusahaan-perusahaan AS "sering" mendompleng.
Menurut Wapres Kalla, hak pengelolaan Blok Natuna D Alpha sejak 9 Januari 2005 sudah berakhir dan menjadi sepenuhnya milik Indonesia. "Presiden Yudhoyono sudah menunjuk Pertamina untuk mengelolanya dan diminta mencari mitra. Jadi, ExxonMobil itu seperti perusahaan kontrak karya lainnya yang akan menjadi mitra Pertamina mengelola Blok Natuna D Alpha. (kompas
"Boleh-boleh saja kalau (Exxon) mau dompleng. Akan tetapi, kita yang menentukan. Jadi, kita tidak terpengaruh dengan Obama jadi Presiden, " tandas Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla saat di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/1) siang ini.
Sebelumnya, pers menanyakan komentar Wapres Kalla dengan pelantikan Presiden AS Barack Obama terkait dengan Blok Natuna D Alpha yang masih diklaim oleh perusahaan AS, ExxonMobil, sebagai "hak pengelolannya" untuk eksplorasi minyak dan gas (migas). Sebab, biasanya perusahaan-perusahaan AS "sering" mendompleng.
Menurut Wapres Kalla, hak pengelolaan Blok Natuna D Alpha sejak 9 Januari 2005 sudah berakhir dan menjadi sepenuhnya milik Indonesia. "Presiden Yudhoyono sudah menunjuk Pertamina untuk mengelolanya dan diminta mencari mitra. Jadi, ExxonMobil itu seperti perusahaan kontrak karya lainnya yang akan menjadi mitra Pertamina mengelola Blok Natuna D Alpha. (kompas
Selasa, 20 Januari 2009
Rapat Persiapan Pelaksanaan STQ IV Tahun 2009
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas utama mengembangkan Si’ar Islam melalui pengembangan dan pemahaman Al Qur’an ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar seluruh umat muslim dapat menikmati suasana yang religius dan selalu menerapkan ajaran Islam yang terkandung dalam setiap ayat dalam kitab suci Al Qur’an sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan. Pemahaman ini penting dalam menjalani kehidupan demi mendapat keridhoan dari sang pencipta. Untuk itu, itu perlu dipahami bahwa tugas si’ar islam ini sebenarnya bukan hanya tugas LPTQ semata tetapi juga seluruh umat muslim pada umumnya.
Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Natuna, Drs. Mazjad ketika membuka Rapat Persiapan Pelaksanaan STQ VI Tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2009, Rabu (12/01) pagi di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna. Dikatakan pula bahwa berdasarkan agenda tahunan LPTQ Kabupaten Natuna tahun ini, melalui hasil rapat pelaksanaan STQ VI kali ini akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2009. hal ini dimaksud agar Kabupaten Natuna dapat mengirimkan Qori/Qori’ah pada ajang STQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Bulan April 2009 mendatang dan pelaksanaan STQ X Tingkat Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 s.d 12 Juni 2009 mendatang.
Berdasarkan hasil rapat, dapat diputuskan beberapa hal yang diantaranya :
1. Pelaksanaan STQ VI Tingkat Kabupaten Natuna akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Februari 2009 yang telah disesuaikan dengan jadwal Kapal guna menunggu kedatangan Kafilah dari Kecamatan diluar Pulau Bunguran.
2. Berdasarkan beberapa pertimbangan, Pelaksanaan STQ VI kali ini akan dipusatkan di Gedung Daerah Kabupaten Natuna, Jalan Hassanuddin/Ranai Darat.
3. Setiap juara yang terjaring melalui kegiatan STQ VI kali ini rencananya akan diikutkan dalam Lembaga Pembinaan LPTQ yang akan dipusatkan dilokasi Islamic Centre/Komplek Gerbang Utaraku sebagai calon bibit yang diharapkan dapat menjadi potensi unggulan Kafilah Kabupaten Natuna dimasa hadapan.
4. Berdasarkan Hasil Munas LPTQ Nasional tahun lalu, telah terjadi beberapa perubahan yang diantaranya adalah perubahan nama lembaga dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) menjadi Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPPTQ). Hasil keputusan lain adalah Ketua LPPTQ haruslah Wakil Bupati dan disesuaikan dengan kondisi daerah tertentu. Kedua hasil keputusan ini akan dibahas nantinya pada Rapat Kerja pada pelaksanaan kegiatan STQ VI nanti.
5. Saat ini dirasa kegiatan pembinaan Tilawatil Qur’an di tingkat kecamatan mengalami penurunan, hal ini juga akan dibahas dalam Rapat Kerja guna mencari solusi tepat untuk lebih menggairahkan lagi pembinaannya terutama bagi usia anak dan remaja.
6. Penyusunan Kepanitiaan Kegiatan STQ VI Tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2009 diserahkan kepada Pengurus LPTQ Kabupaten Natuna.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa cabang yang akan diperlombakan pada kegiatan STQ kali ini mengalami sedikit perubahan (pengurangan) yaitu Tilawah Khusus Dewasa Putra dan Putri, Hifzil Qur’an (1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz) dan Tafsil Qur’an (bahasa Arab). Hal ini dimaksudkan agar dapat menyesuaikan cabang yang diperlombakan pada pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi dan Nasional.
Peliput : Alex
Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Natuna, Drs. Mazjad ketika membuka Rapat Persiapan Pelaksanaan STQ VI Tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2009, Rabu (12/01) pagi di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna. Dikatakan pula bahwa berdasarkan agenda tahunan LPTQ Kabupaten Natuna tahun ini, melalui hasil rapat pelaksanaan STQ VI kali ini akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2009. hal ini dimaksud agar Kabupaten Natuna dapat mengirimkan Qori/Qori’ah pada ajang STQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Bulan April 2009 mendatang dan pelaksanaan STQ X Tingkat Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 s.d 12 Juni 2009 mendatang.
Berdasarkan hasil rapat, dapat diputuskan beberapa hal yang diantaranya :
1. Pelaksanaan STQ VI Tingkat Kabupaten Natuna akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Februari 2009 yang telah disesuaikan dengan jadwal Kapal guna menunggu kedatangan Kafilah dari Kecamatan diluar Pulau Bunguran.
2. Berdasarkan beberapa pertimbangan, Pelaksanaan STQ VI kali ini akan dipusatkan di Gedung Daerah Kabupaten Natuna, Jalan Hassanuddin/Ranai Darat.
3. Setiap juara yang terjaring melalui kegiatan STQ VI kali ini rencananya akan diikutkan dalam Lembaga Pembinaan LPTQ yang akan dipusatkan dilokasi Islamic Centre/Komplek Gerbang Utaraku sebagai calon bibit yang diharapkan dapat menjadi potensi unggulan Kafilah Kabupaten Natuna dimasa hadapan.
4. Berdasarkan Hasil Munas LPTQ Nasional tahun lalu, telah terjadi beberapa perubahan yang diantaranya adalah perubahan nama lembaga dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) menjadi Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPPTQ). Hasil keputusan lain adalah Ketua LPPTQ haruslah Wakil Bupati dan disesuaikan dengan kondisi daerah tertentu. Kedua hasil keputusan ini akan dibahas nantinya pada Rapat Kerja pada pelaksanaan kegiatan STQ VI nanti.
5. Saat ini dirasa kegiatan pembinaan Tilawatil Qur’an di tingkat kecamatan mengalami penurunan, hal ini juga akan dibahas dalam Rapat Kerja guna mencari solusi tepat untuk lebih menggairahkan lagi pembinaannya terutama bagi usia anak dan remaja.
6. Penyusunan Kepanitiaan Kegiatan STQ VI Tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2009 diserahkan kepada Pengurus LPTQ Kabupaten Natuna.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa cabang yang akan diperlombakan pada kegiatan STQ kali ini mengalami sedikit perubahan (pengurangan) yaitu Tilawah Khusus Dewasa Putra dan Putri, Hifzil Qur’an (1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz) dan Tafsil Qur’an (bahasa Arab). Hal ini dimaksudkan agar dapat menyesuaikan cabang yang diperlombakan pada pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi dan Nasional.
Peliput : Alex
Senin, 19 Januari 2009
Hubungan Pemkab Anambas-Natuna Memanas
TANJUNGPINANG-Hubungan Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Anambas memanas, menyusul terjadinya silang pendapat antar kedua pemerintah daerah mengenai pendistribusian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi keuangan kedua daerah. Ketua Umum (Ketum) Badan Pembentukan dan Penyelarasan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) Prof Muhammad Zen menuding Pemerintahan Kabupaten Natuna tidak komitmen dengan kesepakatan yang pernah ditandatangani soal pembagian 40 dari 100 persen DBH Migas ke Kabupaten Anambas. "Sebelum Kabupaten Anambas ini diresmikan, sebenarnya sudah ada kesepakatan di atas kertas bahwa DBH Migas akan dibagi dengan 60 persen untuk Kabupaten Induk (Natuna) dan 40 persen untuk Anambas. Namun ternyata sekarang Natuna mengatakan keberatan untuk membaginya. Untuk itu kita minta pemerintah pusat agar DBH migas ditahan dulu dan jangan diberikan dulu kepada Natuna, sampai mereka mau melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya," kata M Zein, Sabtu (17/1). Sebelumnya, kata M Zen, pihak Anambas meminta pembagian DBH Migas 80 persen dibanding 20 persen. Dengan rincian 80 persen untuk Anambas dan 20 persen untuk Natuna. Namun dengan berbagai pertimbangan dan alasan, akhirnya pihak Anambas setuju dengan kesepakatan 60:40 persen tersebut."Beberapa pertimbangan dalam kesepakatan itu yang bisa membuat kita setuju diataranya, karena Natuna adalah kabupaten induk yang berkewajiban membina kabupaten baru Anambas selama 3 tahun berturut-turut. Kedua, Natuna wilayahnya lebih luas, dan ketiga jumlah penduduk lebih banyak. Di samping itu pemekaran daerah baru tidak boleh melemahkan keberadaan kabupaten induk. Maka kita setuju pembagiannya 60 berbanding 40 persen itu," katanya.Selanjutnya, M Zen berharap agar pihak Natuna bersedia menjalankan kesepakatan yang pernah ditandatangani tersebut. Sementara itu, pejabat (Pj) Bupati Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin mengatakan, pembagian 60:40 adalah merupakan kesepakatan sah kedua belah pihak yang harus dilaksanakan oleh keduanya. Tidak ada alasan bagi Kabupaten Induk untuk mangkir dari kesepakatan yang pernah dibuatnya tersebut."Kesepakatan itu merupakan solusi terbaik ketika itu. Sebelumnya masyarakat Anambas justru minta bagian 80 persen. Tuntutan mereka itu, karena memang daerah penghasil minyak 80 persen berada di wilayah Anambas," tegas Mukhtaruddin.Sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan Pemprov Kepri, kenang Mukhtaruddin, permintaan tersebut sangat berlebihan. Oleh karena itu dia menegaskan kepada masyarakat Anambas, jika masih ngotot dengan angka itu, maka Pemprov tidak akan ikut campur dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Anambas. Namun akhirnya Anambas mau diarahkan dengan pembagian 60:40 dengan berbagai pertimbangan.Sayangnya, kata Mukhtaruddin, justru kemudian Pemkab Natuna mengkhianati kesepakatan tersebut, dan tidak mau berbagi atas DBH Migas. Sehingga membuat masyarakat Anambas merasa resah dan menuntut agar pembagian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. "Sebenarnya kalau kembali ke kesepakatan awal, tentu sekarang tidak ada masalah seperti ini. Ada pepatah mengatakan, kalau sesat di tengah jalan, ya kembali ke pangkal jalan. Artinya, kita harus kembali kepada kesepakatan yang sudah sama-sama ditandatangani itu," katanya.Seharusnya, untuk triwulan IV Anambas sudah menerima 40 persen dari DBH Migas tersebut. Namun sampai saat ini belum diterima, mengingat masih adanya polemik itu. Bahkan akibatnya, hingga saat ini DBH Migas untuk triwulan IV 2008 terpaksa ditahan di pusat, dan kedua Kabupaten belum sama sekali menerima hasil DBH Migas tersebut senilai Rp193 miliar. Jika 40 persennya disepakati, sekitar Rp77 miliar adalah untuk Anambas."Sebagai Pj Bupati, saya tetap komit dengan apa yang sudah disepakati itu. Isinya ketika itu menyetujui secara adil dan bijaksana atas DBH Migas yang telah dieksplorasi di wilayah calon Kabupaten Anambas dan Natuna, dengan lifting 60 dan 40 persen. Kemudian kesepakatan tersebut kita kirim kepada Menteri Dalam Negeri, hingga akhirya terbentuklah Anambas," tegasnya.Jika ternyata kemudian hari Anambas tidak dapat bagian, secara yuridis kata Mukhtaruddin, pihaknya akan menggugat melalui jalur hukum. Bahkan, dalam hal ini pihak Anambas menurutnya telah mendapat dukungan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ismeth Abdullah."Jika tidak dapat, tentu kita akan gugat secara yuridis. Gubernur telah mendukung langkah-langkah Anambas yang berjuang secara yuridis ini. Dukungan itu kemudian kita sampaikan tertulis kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan sesuai kesepakatan itu. Namun kita ingin ini diselesaikan secara keluargaan. Yakni kembali kepada kesepakatan awal," katanya.Bukan Dasar Hukum MutlakDihubungi terpisah, Wakil Bupati Natuna Raja Amirullah menegaskan, terkait pembagian DBH Migas tersebut dia memastikan Anambas pasti akan mendapatkannya. Namun dia tidak menyebutkan seberapa besar bagian tersebut. Mengenai kesepakatan yang pernah ditandatangani sebelumnya, pembagian sebesar 60:40 persen, menurutya bukan dasar hukum mutlak dalam hal pembagian. "Anambas belum mejadi daerah penghasil. Namun kalau mereka meminta bagian Migas yang lebih besar, itu ya wajar-wajar saja menurut saya. Namun tidak lantas kesepakatan 60:40 persen itu sebagai satu-satunya dasar hukum mutlak. Perhatikan juga dong Peraturan Perundang-Undangan yang ada," kata Raja Amirullah. Wabup Natuna ini juga meyakinkan bahwa Anambas akan bisa mendapatkan pembagian 60:40 persen tersebut, atau bahkan 50:50 persen, namun tentu harus berusaha keras dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk mengubah peraturan yang ada, dan tidak hanya bersandar kepada kesepakatan itu semata."Mereka bisa mendapatkannya, bahkan bisa jadi 50:50. Namun harus kerja keras, dengan cara mengubah peraturan yang sudah ada, yang selalu dijadikan acuan dalam membagi DBH Migas. Dan kesepakatan tersebut bukan satu-satunya dijadikan acuan," tutupnya.(sm/bs)
Minggu, 18 Januari 2009
Apel 17 Hari Bulan Januari 2009
Salah satu tugas utama yang menjadi tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, semua perlu kesadaran guna meningkatkan disiplin diri dan peningkatan mutu kinerja sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada tahun ini (2009) sebagai ‘Tahun Disiplin PNS’. Hal ini menjadi penting mengingat Disiplin merupakan salahsatu indicator bagi suatu proses pembangunan suatu daerah. Disiplin diri juga diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu kinerja dalam rangka perwujudan pelayanan prima yang professional yang bersinergi dengan visi dan misi sert tujuan pembangunan daerah menuju Masyarakat Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera (Natuna MAS 2020)
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Drs.H. Ilyas Sabli,M.Si dalam amanahnya pada pelaksanaan Apel 17 Hari Bulan Januari 2009, Senin (19/01) pagi di Lapangan Kantor Bupati Natuna. Dikatakan pula bahwa apel pagi merupakan awal dari salah satu langkah komitmen bagi pelaksanaan dan peningkatan kedisiplinan bagi pegawai, untuk itu diharapkan agar pelaksanaan apel pagi tetap dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.
Dikatakan pula bahwa sampai saat ini pembahasan anggaran masih terus dilaksanakan dan diharapkan dapat disahkan pada tanggal 24 Januari 2009. Dengan tertundanya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, gaji honorer dan tunjangan lainnya.namun hal ini janganlah djadikan hambatan dalam melaksanakan tugas harian sebagai aparatur pemerintahan yang mengemban amanah rakyat sebagai abdi Negara yang professional dalam menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Lebih lanjut diharapkan pula kepada seluruh Aparatur Pemerintah Daerah agar selalu menjaga kekompakan dalam bekerja. Hal ini penting dalam mewujudkan citra yang baik bagi institusi pemerintahan. Dalam mengambil segala kebijakan hendaknya selalu mengetangahkan asas profesionalisme dan jalin kerjasama yang solid dari setiap SKPD.
Peliput : Ermiza
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Drs.H. Ilyas Sabli,M.Si dalam amanahnya pada pelaksanaan Apel 17 Hari Bulan Januari 2009, Senin (19/01) pagi di Lapangan Kantor Bupati Natuna. Dikatakan pula bahwa apel pagi merupakan awal dari salah satu langkah komitmen bagi pelaksanaan dan peningkatan kedisiplinan bagi pegawai, untuk itu diharapkan agar pelaksanaan apel pagi tetap dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.
Dikatakan pula bahwa sampai saat ini pembahasan anggaran masih terus dilaksanakan dan diharapkan dapat disahkan pada tanggal 24 Januari 2009. Dengan tertundanya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, gaji honorer dan tunjangan lainnya.namun hal ini janganlah djadikan hambatan dalam melaksanakan tugas harian sebagai aparatur pemerintahan yang mengemban amanah rakyat sebagai abdi Negara yang professional dalam menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Lebih lanjut diharapkan pula kepada seluruh Aparatur Pemerintah Daerah agar selalu menjaga kekompakan dalam bekerja. Hal ini penting dalam mewujudkan citra yang baik bagi institusi pemerintahan. Dalam mengambil segala kebijakan hendaknya selalu mengetangahkan asas profesionalisme dan jalin kerjasama yang solid dari setiap SKPD.
Peliput : Ermiza
Peringatan 1 Muharam di Desa Batubi Jaya
Konsep pembangunan yang paling baik adalah konsep partisipatif yaitu pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kemampuan dan kepentingan skala prioritas yang ada. Konsep ini juga menunjukan bahwa pemerintah memberikan gambaran nyata bahwa pelaksanaan pembangunan di suatu daerah dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika seluruh komponen baik masyarakat maupun aparatur pemerintah bersinergi dalam memikirkan dan melaksanakan pembangunan. Sehingga diharapkan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si pada kegiatan peringatan 1 Muharam 1429 di Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Barat. Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah yang tertuang dalam konsep 5 pilar pembangunan, memang diakui bahwa beberapa desa diwilayah transmigrasi ini pembangunan infrastruktur vital belum maksimal. Namun diharap kepada seluruh masyarakat agar sedikit bersabar mengingat kondisi kemampuan APBD cukup terbatasdan tidak memungkinkan untuk dibangun sekaligus melainkan bertahap.
Untuk pembangunan jalan poros direncanakan beberapa tahapan. Tahun lalu jalan menuju wilayah Batubi dibuat sepanjang 2,5 Km, untuk tahun ini juga direncanakan akan ditambah lagi sepanjang 2,5 Km. walaupun belum dapat memenuhi keinginan masyarakat karena jalan menuju desa Gunung Putri, Batubi dan sekitarnya masih jauh, kepada masyarakat diharap bersabar karena hal ini dilakukan berdasarkan kemampuan daerah berdasarkan APBD yang dimiliki.
Ditambahkan pula bahwa berdasarkan perhitungan perbandingan nasional, seorang dokter dapat melayani 5000 masyarakat, namun di Kabupaten Natuna perbandingan tersebut tidak dapat diterapkan mengingat kondisi geografis Kabupaten Natuna yang terpisah oleh laut dan masyarakatnya menyebar (tidak terpusat/setempat). Untuk itu, Pemerintah Daerah telahpun memprogramkan pelayanan kesehatan berbasis kepulauan yang dirasa paling sesuai. Namun, jumlah dokter dan perawat serta bidan yang dimiliki belum mencukupi. Untuk itu pemerintah akan terus memikirkan langkah strategis guna mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk pembangunan dibidang Pendidikan, pemerintah telahpun memprogramkan beberapa konsep yang diantaranya revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan bantuan dana untuk siswa (Bagus). Namun akir-akhir ini timbul beberapa permasalahan berkaitan dengan dana Bagus. Untuk itu diharapkan kepada pihak sekolah agar lebih bijak menyikapi dan menyampaikan dana tersebut dengan koordinasi kepada semua pihak yang berkaitan (siswa, komite sekolah dan wali murid) sehinga dana tersebut tepat sasaran dan tepat manfaat. Pemerintah juga telah mengusulkan Pembangunan SMK Perkebunan yang rencananya akan dibangun di Desa Batubi Jaya guna menunjang pengetahuan yang diharap dapat menunjang peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat setempat.
Menyikapi permasalahan Plasma Kelapa Sawit yang dipertanyakan oleh masyarakat, Bupati berjanji akan mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa tokoh masyarakat guna membahas solusi yang tepat. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar masyarakat setempat bergantung dengan kebijakan dan kelanjutan proyek kerjasama tersebut. Untuk itu kepada seluruh masyarakat diharap dapat bersabar dan lebih bijak dalam menyikapi permasalahan dan kabar yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman.
Pada kegiatan tersebut, panitia yang terdiri dari Pengurus Ranting Muslimat Nahdatul Ulama yang berasal dari Desa Gunung Putri, Batubi Jaya dan Sedarat Baru menyerahkan Santunan kepada 36 Anak Yatim dan 9 Orang Jompo yang berada di 3 (tiga) desa tersebut. Pada kesempatan itu pula Bupati Natuna beserta Rombongan juga menyerahkan sumbangan yang diharap dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan dibidang keagamaan.
Peliput : Alex
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si pada kegiatan peringatan 1 Muharam 1429 di Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Barat. Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah yang tertuang dalam konsep 5 pilar pembangunan, memang diakui bahwa beberapa desa diwilayah transmigrasi ini pembangunan infrastruktur vital belum maksimal. Namun diharap kepada seluruh masyarakat agar sedikit bersabar mengingat kondisi kemampuan APBD cukup terbatasdan tidak memungkinkan untuk dibangun sekaligus melainkan bertahap.
Untuk pembangunan jalan poros direncanakan beberapa tahapan. Tahun lalu jalan menuju wilayah Batubi dibuat sepanjang 2,5 Km, untuk tahun ini juga direncanakan akan ditambah lagi sepanjang 2,5 Km. walaupun belum dapat memenuhi keinginan masyarakat karena jalan menuju desa Gunung Putri, Batubi dan sekitarnya masih jauh, kepada masyarakat diharap bersabar karena hal ini dilakukan berdasarkan kemampuan daerah berdasarkan APBD yang dimiliki.
Ditambahkan pula bahwa berdasarkan perhitungan perbandingan nasional, seorang dokter dapat melayani 5000 masyarakat, namun di Kabupaten Natuna perbandingan tersebut tidak dapat diterapkan mengingat kondisi geografis Kabupaten Natuna yang terpisah oleh laut dan masyarakatnya menyebar (tidak terpusat/setempat). Untuk itu, Pemerintah Daerah telahpun memprogramkan pelayanan kesehatan berbasis kepulauan yang dirasa paling sesuai. Namun, jumlah dokter dan perawat serta bidan yang dimiliki belum mencukupi. Untuk itu pemerintah akan terus memikirkan langkah strategis guna mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk pembangunan dibidang Pendidikan, pemerintah telahpun memprogramkan beberapa konsep yang diantaranya revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan bantuan dana untuk siswa (Bagus). Namun akir-akhir ini timbul beberapa permasalahan berkaitan dengan dana Bagus. Untuk itu diharapkan kepada pihak sekolah agar lebih bijak menyikapi dan menyampaikan dana tersebut dengan koordinasi kepada semua pihak yang berkaitan (siswa, komite sekolah dan wali murid) sehinga dana tersebut tepat sasaran dan tepat manfaat. Pemerintah juga telah mengusulkan Pembangunan SMK Perkebunan yang rencananya akan dibangun di Desa Batubi Jaya guna menunjang pengetahuan yang diharap dapat menunjang peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat setempat.
Menyikapi permasalahan Plasma Kelapa Sawit yang dipertanyakan oleh masyarakat, Bupati berjanji akan mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa tokoh masyarakat guna membahas solusi yang tepat. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar masyarakat setempat bergantung dengan kebijakan dan kelanjutan proyek kerjasama tersebut. Untuk itu kepada seluruh masyarakat diharap dapat bersabar dan lebih bijak dalam menyikapi permasalahan dan kabar yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman.
Pada kegiatan tersebut, panitia yang terdiri dari Pengurus Ranting Muslimat Nahdatul Ulama yang berasal dari Desa Gunung Putri, Batubi Jaya dan Sedarat Baru menyerahkan Santunan kepada 36 Anak Yatim dan 9 Orang Jompo yang berada di 3 (tiga) desa tersebut. Pada kesempatan itu pula Bupati Natuna beserta Rombongan juga menyerahkan sumbangan yang diharap dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan dibidang keagamaan.
Peliput : Alex
Sabtu, 17 Januari 2009
PAD 2008 Turun Drastis
Ranai- PAD (Pendapatan Asli daerah) Kabupaten Natuna tahun 2008 turun drastis dibanding tahun sebelumnya. PAD tahun 2008 hanya sebesar Rp13,799 miliar, sedangkan tahun 2007 justru mencapai Rp43 miliar. Hal ini dijelaskan Hardinasyah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, Kamis (15/1). Hardinasyah mengatakan, PAD Natuna tahun 2008 sebesar Rp13,799 miliar diperoleh dari pajak daerah, restribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. "PAD sebesar Rp13,799 miliar itu merupakan pendapatan yang sah," katanya.Meskipun turun dibanding tahun 2007, namun PAD 2008 sudah melebihi dari target sebesar Rp13 miliar. "PAD tersebut sudah melebihi dari target ditetapkan sebelumnya," katanya.Sementara besarnya PAD tahun 2007 sebesar Rp43 miliar dikarenakan Anambas masih bergabung dengan Kabupaten Natuna. "Dengan berpisahnya Anambas, maka banyak sumber yang hilang," katanya.Untuk tahun 2009, target PAD ditetapkan sebesar Rp11,477 miliar, turun sebesar Rp1,5 miliar. Namun hal itu akan dievaluasi kembali dan diupayakan untuk dinaikkan. "Target awal PAD 2009 sebesar Rp11,477 miliar dan akan kita koreksi kembali, dinaikan supaya tetap sama dengan 2008 sebesar Rp13 miliar," katanya lagi.(sm/24)
Kamis, 15 Januari 2009
Komoditas Unggulan Akan Dioptimalkan
Kamis, 15 Januari 2009
Ranai- Dinas Pertanian Kabupaten Natuna akan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki, tertutama komoditas unggulan yang ada ditampilkan. Optimalisasi komdoitas unggulan tersebut akan dikembangkan di tahun 2009 ini. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Natuna, Burhanuddin, Rabu (14/1).Burhanudin yang baru menjabat sebagai Kadis Pertanian ini mengatakan, saat ini hal yang paling urgen dilakukan adalah, menentukan potensi daerah berdasarkan keunggulan serta ciri khusus. Sehingga dalam menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan dalam meningkatkan produktifitas serta mempertahankannya, dapat dilakukan dengan mudah."Kita ingin saat ini dapat membuat dan menentukan komoditas unggulan daerah di bidang pertanian, sehingga dengan data dimiliki dinas dapat menentukan kebijakan apa yang akan diambil agar komoditas itu menjadi potensi serta dapat diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani khususnya," jelasnya.Banyak hal positif yang akan muncul jika dapat membuat maping potensi pertanian daerah. Selain untuk keperluan data, juga diharapkan nantinya daerah memiliki ciri khusus dan mudah diingat karena adanya ciri spesifik yang dimilikinya."Seperti Kecamatan Midai, saat berkunjung kesana hal yang pertama diingat adalah emping melinjo sebagai penghasil bagi Kabupaten Natuna ini. Daerah itu paling banyak pohon emping dan produksinya juga masih home industri," katanya.Dari hal semacam itulah perlu adanya komoditas khusus daerah, agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat di daerahnya dengan memaksimalkan potensi tersebut kemudian meningkatkan produksinya. "Emping hanya salah satu hal khusus yang dimiliki daerah di Natuna. Masih banyak lainnya yang jika tergarap maksimal, tentu akan ada relevansi yang kuat terhadap peningkatan ekonomi di daerah itu. Sehingga perlu dijaga agar daerah lain juga tidak ikut latah melakukan hal serupa, dan membuat produksi berlebih dari permintaan pasar dan dampaknya terjadi penurunan harga karena barang tersebut membanjiri pasaran dan tidak mendapatkan harga yang pantas," katanya.Kalau hal tersebut bisa dilakukan dan berjalan seperti yang direncanakan, bisa dipastikan setiap daerah di Natuna ini memiliki andalan komoditas serta ciri khas daerahnya sekaligus. Kemudian dapat menopang kebutuhan pasaran lokal tanpa harus bergantung dengan pasokan luar seperti sekarang."Meski yang menjadi potensi daerah itu bukanlah tanaman untuk makanan pokok, namun dengan pengelolaan yang maksimal sudah tentu akan menjadi sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan makanan pokok. Namun yang paling penting bagaimana produksinya semakin meningkat, serta kualitasnya menjadi maksimal sebagai hal pertama yang harus difikirkan. Karena untuk Natuna saat ini hal tersebut masih belum bisa direalisasikan dan berjalan secara alamiah saja. Sehingga potensi seperti buah-buahan dan tanaman lainnya selain cengkeh, kelapa, dan kopi masih dianggap sebagai tanaman selang yang tidak begitu diperhatikan perkembangannya," kata Burhanuddin mengakhiri.(sm/dn)
Selasa, 13 Januari 2009
Lima PSK Diindikasikan Terjangkit HIV/AIDS
Selasa, 13 Januari 2009
Ranai- Lima dari 48 PSK (pekerja seks komersil) yang menjalani tes dilakukan Dinas Kesehatan Natuna, diindikasikan terjangkit HIV/AIDS. Hasil tersebut sesuai prediksi sebelumnya, antara 10-15 persen PSK di Natuna diindikasikan terjangkit virus HIV/AIDS sebagaimana disampaikan dr H Syamsu Rizal, Plt Kepala RSUD Natuna, Selasa (12/1).Syamsu Rizal mengatakan dari angka tersebut telah diindikasikan penyebaran HIV/AIDS di Natuna cukup tinggi, karena penyakit ini sendiriseperti fenomena gunung es yang nampak di permukaan hanya kepundannya saja, sementara jika ditelisik lebih dalam lagi akan diketahui lebih banyak jumlah kasus lainnya."Jumlah yang disampaikan ini masih bersifat sementara, karena tim Diskes terus berkerja melakukan pemeriksaan terhadap PSK yang bekerja di wilayah Natuna, khususnya yang berada di Ranai," katanya.Namun dari lima orang terindikasi tersebut dan lainnya, jika sudah melewati pemeriksaan yang dilaksanakan masih berstatus dicurigai (suspect) dan belum bisa dinyatakan positif. Karena untuk hasil akhirnya, akan diketahui setelah melewati pemeriksaan lebih lanjut di RS Budi Kemuliaan Batam. "Jika sudah melewati pemeriksaan di Batam, maka akan diketahui hasil akhirnya nanti. Dan baru bisa disampaikan ke publik bahwa itu positif. Namun tetap merahasiakan identitas pasiennya. Sementara untuk penderita sendiri akan diberitahu, dan jika memungkinkan akan diberikan konseling serta langkah-langkah lain yang dianggap perlu nantinya," kata Syamsu.Sementara dari DPRD Kabupaten Natuna mengaku terkejut saatdikonfirmasi mengenai hal ini. Abdul Haris, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna menyampaikan, sudah saatnya Pemkab Natuna mengambillangkah-langkah pencegahan, serta kalau perlu dibarengi dengan penegasan terhadap tempat-tempat maksiat yang menjadi sumber penyakitmematikan ini."Sudah saatnya Pemkab bertindak saat ini. Tidak ada lagi kebijakanlain yang harus diambil selain menertibkan tempat prostitusi ini. Jika terus dibiarkan, maka dampak negatif yang ditimbulkan akan semakin besar dan jumlah korban akan semakin banyak," tegasnya.Perda maksiat yang sudah disahkan sebelumnya bisa menjadi pegangan yangkuat untuk menertibkan, bahkan menutup tempat-tempat yang terlarang tersebut. Dan suatu perbuatan yang salah jika membiarkan maksiat tetap ada, bahkan memberikan izin untuk beroperasi di daerah ini.Selain AIDS, masih banyak dampak negatif yang ditimbulkannya. "Kita harap Pemkab dapat merespon hal ini dengan semestinya. Kalau tidak, penyebarannya akan semakin luas lewat berbagai pola yang ada. Dan korban pun semakin banyak serta yang membuat ironis, jika yang menjadi korban adalah bukan pelaku dan tak tahu sedikit pun tentang hal ini seperti istri dari suami yang sering jajan, dan anak yang dihasilkan dari hubungan suami atau istri yang tertular HIV/AIDS. Dansecara global, akibatnya satu generasi Natuna bisa menjadi generasi yang sakit karena tertular penyakit yang belum ada penyembuhnya ini," katanya.(sm/dn)
Ranai- Lima dari 48 PSK (pekerja seks komersil) yang menjalani tes dilakukan Dinas Kesehatan Natuna, diindikasikan terjangkit HIV/AIDS. Hasil tersebut sesuai prediksi sebelumnya, antara 10-15 persen PSK di Natuna diindikasikan terjangkit virus HIV/AIDS sebagaimana disampaikan dr H Syamsu Rizal, Plt Kepala RSUD Natuna, Selasa (12/1).Syamsu Rizal mengatakan dari angka tersebut telah diindikasikan penyebaran HIV/AIDS di Natuna cukup tinggi, karena penyakit ini sendiriseperti fenomena gunung es yang nampak di permukaan hanya kepundannya saja, sementara jika ditelisik lebih dalam lagi akan diketahui lebih banyak jumlah kasus lainnya."Jumlah yang disampaikan ini masih bersifat sementara, karena tim Diskes terus berkerja melakukan pemeriksaan terhadap PSK yang bekerja di wilayah Natuna, khususnya yang berada di Ranai," katanya.Namun dari lima orang terindikasi tersebut dan lainnya, jika sudah melewati pemeriksaan yang dilaksanakan masih berstatus dicurigai (suspect) dan belum bisa dinyatakan positif. Karena untuk hasil akhirnya, akan diketahui setelah melewati pemeriksaan lebih lanjut di RS Budi Kemuliaan Batam. "Jika sudah melewati pemeriksaan di Batam, maka akan diketahui hasil akhirnya nanti. Dan baru bisa disampaikan ke publik bahwa itu positif. Namun tetap merahasiakan identitas pasiennya. Sementara untuk penderita sendiri akan diberitahu, dan jika memungkinkan akan diberikan konseling serta langkah-langkah lain yang dianggap perlu nantinya," kata Syamsu.Sementara dari DPRD Kabupaten Natuna mengaku terkejut saatdikonfirmasi mengenai hal ini. Abdul Haris, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna menyampaikan, sudah saatnya Pemkab Natuna mengambillangkah-langkah pencegahan, serta kalau perlu dibarengi dengan penegasan terhadap tempat-tempat maksiat yang menjadi sumber penyakitmematikan ini."Sudah saatnya Pemkab bertindak saat ini. Tidak ada lagi kebijakanlain yang harus diambil selain menertibkan tempat prostitusi ini. Jika terus dibiarkan, maka dampak negatif yang ditimbulkan akan semakin besar dan jumlah korban akan semakin banyak," tegasnya.Perda maksiat yang sudah disahkan sebelumnya bisa menjadi pegangan yangkuat untuk menertibkan, bahkan menutup tempat-tempat yang terlarang tersebut. Dan suatu perbuatan yang salah jika membiarkan maksiat tetap ada, bahkan memberikan izin untuk beroperasi di daerah ini.Selain AIDS, masih banyak dampak negatif yang ditimbulkannya. "Kita harap Pemkab dapat merespon hal ini dengan semestinya. Kalau tidak, penyebarannya akan semakin luas lewat berbagai pola yang ada. Dan korban pun semakin banyak serta yang membuat ironis, jika yang menjadi korban adalah bukan pelaku dan tak tahu sedikit pun tentang hal ini seperti istri dari suami yang sering jajan, dan anak yang dihasilkan dari hubungan suami atau istri yang tertular HIV/AIDS. Dansecara global, akibatnya satu generasi Natuna bisa menjadi generasi yang sakit karena tertular penyakit yang belum ada penyembuhnya ini," katanya.(sm/dn)
Chandra Gantikan Rahman Sya'ary
Selasa, 13 Januari 2009
Ranai- Hadi Chandra, kader Partai Golkar bersiap akan menggantikan Abdurrahman Sya'ary, Ketua DPRD Natuna yang baru saja meninggal belum lama ini. Akibatnya, saat ini terjadi kekosongan anggota DPRD di Fraksi Golkar sepeninggal almarhum. Dijadwalkan, akhir Januari ini Chandra akan dilantik sebagai anggota DPRD Natuna, dalam PAW (pergantian antar waktu) dikarenakan yang bersangkutan berada dalam satu Dapil (daerah pemilihan) dengan almarhum pada Pemilu 2004 lalu.Hal ini disampaikan Mustamin Bakri, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Selasa (12/1). Mustamin menjelaskan, dalam mekanisme di DPRD PAW tetap bisa dilakukan jika waktu akhir masa jabatan anggota DPRD yang lama masih enam bulan sisanya. Namun, jika kurang dari waktu enam bulan maka PAW tidak bisa dilakukan."Dalam hal ini Chandra masih memiliki kesempatan karena akhir masa jabatan periode sekarang masih tersisa lebih dari enam bulanhingga batas akhir Agustus 2009 nanti. Selain itu, calon pengganti ini berasal dari Dapil yang sama Dapil II, dan peraih suara terbanyak kedua. Secara otomatis Chandra akan menggantikan anggota DPRD yang sudah dilantik jika berhalangan tetap atau meninggal seperti keadaan sekarang ini," paparnya.Selain itu lanjutnya, Fraksi Golkar juga masih mempunyai agenda yang akan dituntas segera, yaitu penunjukan calon Ketua DPRD yang baru dan akan segera dilakukan pemilihan oleh anggota Dewan. Namun hal tersebut lebih kepada wewenang DPD, karena fraksi disini hanya perpanjangan tangan. "Untuk calon ketua sepenuhnya wewenang partai, bagaimana serta siapa yang akan dicalonkan adalah hak prerogatif dari DPD. Kita di fraksi hanya memfasilitasi hal tersebut. Dan setelah pelantikan ketua baru nanti, baru akan segera melantik anggota dewan baru hasil PAW," terang Mustamin.Untuk pergantian antar waktu ini masih ada mekanisme yang harus dijalankan oleh calon pengganti dengan KPUD. Namun hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab fraksi, sehingga hasilnya pun diserahkan sepenuhnya kepada yang akan menerima PAW ini. "Ada beberapa hal yang masih harus diselesaikan dalam proses PAW ini sehingga diharapkan kepada calon pengganti nanti akan bisa lebih cepatmenyelasaikannya mengingat tengat waktu yang semakin dekat. Kalau masih belum terselesaikan sampai mendekati masa akhir seperti yang saya sampaikan tadi, maka PAW tidak bisa dilaksanakan dan hak tersebut akan gugur degan sendirinya," papar Mustamin.Sementara dari bursa calon ketua DPRD yang baru, sumber dariDPD Golkar Natuna menyebutkan dua calon kuat yang akan berlagapada pemilihan mendatang yaitu H Muhammad Isa Usman, anggota DPRDKabupaten Natuna dari Komisi II dan Syaibani dari Komisi I yang keduanya juga termasuk dalam kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Natuna.Isa maupun Syaibani saat dikomfirmasi mengatakan hal senada perihal mengatakan proses biarkan berjaan dengan sednirinya. "Kami berdua ini hanya menjalankan apa yang menjadi keinginan DPD. Yang jelas hal ini bukan datang nya dari permintaan kami, melainkan penunjukan langsung dari DPD. Dan siapa yang akan terpilih serta hal-hal lainya itu kita serahkan pada mekanisme di DPRD ini." kata Isa mengakhiri.(sm/dn)
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna
Siaran Pers
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagai pelaksana jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat hendaknya memiliki citra yang profesional dan proporsional. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa suatu proses pembangunan mengalami kemajuan. Belajar dari masa lalu, dirasa perlu diambil langkah-langkah guna meningkatkan kinerja Menuju pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Natuna Makmur, Adil Sejahtera 2020 merupakan tujuan dan akan kita capai dengan menyatukan persepsi semua elemen yang ada. Hal ini akan dapat terwujud apabila setiap Kepala SKPD mengetahui arah dari pembangunan itu sendiri. Demikian disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi, M.Si dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tentang Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna. Lebih lanjut beliau menyatakan selama ini rendahnya kedisiplinan yang merupakan tugas utama dalam pembenahan kinerja pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu diharapkan kepala SKPD harus bisa menjadi tauladan dan memberi pengarahan dan bimbingan sehingga pegawai dapat mencintai pekerjaan dan mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepala SKPD tidak ragu untuk memberi teguran kepada pegewai yang melanggar kedisiplinan sehingga segala hal yang berhubungan dengan masalah kedisiplinan dapat teratasi sesuai dengan Rancangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna ” Tahun disiplin PNS 2009” dan pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja aparatur. Beliau juga mengharapkan tiap SKPD juga memahami Tugas Pokok dan Fungsi Kedinasaan (TUPOKSI) yang ada dan menjadi tanggung jawab setiap pagawai yang ada di dinas tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagai pelaksana jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat hendaknya memiliki citra yang profesional dan proporsional. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa suatu proses pembangunan mengalami kemajuan. Belajar dari masa lalu, dirasa perlu diambil langkah-langkah guna meningkatkan kinerja Menuju pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Natuna Makmur, Adil Sejahtera 2020 merupakan tujuan dan akan kita capai dengan menyatukan persepsi semua elemen yang ada. Hal ini akan dapat terwujud apabila setiap Kepala SKPD mengetahui arah dari pembangunan itu sendiri. Demikian disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi, M.Si dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tentang Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna. Lebih lanjut beliau menyatakan selama ini rendahnya kedisiplinan yang merupakan tugas utama dalam pembenahan kinerja pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu diharapkan kepala SKPD harus bisa menjadi tauladan dan memberi pengarahan dan bimbingan sehingga pegawai dapat mencintai pekerjaan dan mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepala SKPD tidak ragu untuk memberi teguran kepada pegewai yang melanggar kedisiplinan sehingga segala hal yang berhubungan dengan masalah kedisiplinan dapat teratasi sesuai dengan Rancangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna ” Tahun disiplin PNS 2009” dan pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja aparatur. Beliau juga mengharapkan tiap SKPD juga memahami Tugas Pokok dan Fungsi Kedinasaan (TUPOKSI) yang ada dan menjadi tanggung jawab setiap pagawai yang ada di dinas tersebut.
Bupati juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk segera memperbaharui SK guru honor agar gaji mereka dapat segera dibayar. Beliau juga menyatakan inisiatif untuk memberi uang makan ditiadakan karena setelah berkoordinasi dengan pihak yang terkait tidak dibenarkan oleh sebab itu akan menaikkan tunjangan kepada pegawai sebesar 25 %, ini adalah salah satu kiat untuk bisa meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja lebih baik.
Menurut Badan Kepegawaian Daerah, Boy wijanarko,SE untuk masalah Kedisiplinan, ditahun 2009 ini akan mengalokasikan dana untuk pengadaan alat absensi sidik jari sehingga tidak terjadi manipulasi absensi kehadiran seperti yang terjadi selama ini dengan menggunakan sistem paraf.
Peliput : ermiza
Langganan:
Postingan (Atom)