Rabu, 28 Januari 2009

Pelantikan Dan Rapat Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Natuna /Kabupaten Kepulauan Anambas


Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan gawai besar yang menjadi instrumen nyata pelaksanaan asas demokrasi di tanah air. Untuk itu, seluruh komponen masyarakat maupun para pendukung pelaksanaan pemilu memiliki beban moral yang sama dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pemilu yang akan diselenggarakan tidak berapa lama lagi. Terutama kepada para pelaku pemilu baik Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), aparatur keamanan terpadu (kepolisian) dan parpol serta seluruh komponen pendukung hendaknya saling menjaga stabilitas ketahanan nasional. Karena belajar dari hal-hal yang terjadi di daerah lain, moment pra maupun pasca Pemilu sering terjadi konflik yang ditimbulkan oleh hasil Pemilu yang dirasa tidak aspiratif karena terjadi pelanggaran dalam pelaksanaanya. Hal ini tidak akan terjadi jika seluruh pelaku Pemilu bekerja secara profesional dan mentaati peraturan yang berlaku.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Erson Gempa Afriandi,S.Sos dalam acara Pelantikan dan Rapat Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Natuna, di Wisma Natuna Island, Kamis (29/01) pagi. Ditambahkan pula bahwa walaupun 48 anggota Panwaslu dari 16 Kecamatan ini baru dilantik, namun diharap seluruh anggota dapat bekerja secara profesional dan kooperatif dengan seluruh pihak yang terkait. Untuk periode ini dirasa tugas sedikit berat mengingat seluruh anggota panwaslu diambil dari unsur sipil, berbeda dengan periode yang lalu dimana anggota panwaslu tahun 2004 terdiri dari unsur sipil, Kejaksaan dan Kepolisian. Timbul masalah baru dimana pelaksanaan tugas akan mengalami sedikit penyesuaian mengenai masalah koordinasi lintas instansi. Untuk itu diharap kepada seluruh anggota panwaslu agar dapat menjalin koordinasi yang solid baik dengan KPU, Parpol maupun pihak kepolisian demi menjaga dan menciptakan rasa aman, dan tertib ditengah masyarakat.
Tugas yang paling penting bagi Panwaslu adalah menindaklanjuti segala macam pelanggaran baik administrasi maupun pidana. Dalam mengambil kebijakan maupun tindakan hendaknya selalu mengacu pada aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kejujuran serta netralitas. Hal ini menjadi penting mengingat apapun hasil pemilihan nantinya diharapkan dapat menjaring tokoh-tokoh pilihan rakyat yang berintegritas tinggi dan dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan bangsa.
Sebagaimana yang terjadi saat ini, gaung Pemilu sudah sangat terasa mengingat pelaksanaannya sudah hampir tiba (9 April 2009). Seluruh Parpol sudah memasang atribut yang begitu semarak. Namun sangat disayangkan pemasangan tersebut terkesan tidak beraturan. Untuk itu, Bakesbang dan KPU berinisiatif untuk membuat suatu revisi peraturan yang tertuang dalam SK Bupati Natuna Nomor 202/ 12 Desember Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemasangan Spanduk dan Sejenisnya. Hal ini penting mengingat ketidak-beraturan ini mengakibatkan banyak dampak negatif, terutama berkaitan dengan keindahan dan keamanan. Pemerintah akan berupaya menertibkan pemasangan atribut parpol yang dipasang di jalan-jalan protokol dan rencananya akan disediakan daerah pemasangan atribut yang akan ditetapkan. Direncanakan penertiban akan dimulai pada bulan Februari 2009. Hal ini dimaksud untuk menjaga keindahan kota dan keamanan pengguna jalan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panwaslu Provinsi yang diwakili oleh Tajri Nasution,SE.MM menerangkan bahwa tujuan pemisahan / perubahan peraturan dimana seluruh anggota Panwaslu harus dari unsur sipil adalah agar Panwaslu dapat bekerja lebih independen dan netral. Sedangkan pihak kepolisian dan Kejaksaan berubah menjadi suatu sistem pengamanan terpadu. Namun dalam pelaksanaan nantinya koordinasi lintas instansi harus selalu dikedepankan demi menjaga pelaksanaan pemilu agar tetap aman, damai, tertib dan taat hukum. Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau akan selalu memberikan dukungan bagi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Natuna terutama dalam hal pelaksanaan tugas Panwaslu ditingkat Kabupaten, Kecamatan sampai pengawas lapangan nantinya.
Peliput : Alex/Ermiza

Wapres: Soal Exxon-Natuna, Obama Tidak Ada Urusan

JAKARTA — Barack Obama boleh menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-44. Namun, soal ExxonMobil yang pernah memegang hak pengelolaan atas Natuna D Alpha di Natuna, Kepulauan Riau, Presiden Obama tidak ada urusan.
"Boleh-boleh saja kalau (Exxon) mau dompleng. Akan tetapi, kita yang menentukan. Jadi, kita tidak terpengaruh dengan Obama jadi Presiden, " tandas Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla saat di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/1) siang ini.
Sebelumnya, pers menanyakan komentar Wapres Kalla dengan pelantikan Presiden AS Barack Obama terkait dengan Blok Natuna D Alpha yang masih diklaim oleh perusahaan AS, ExxonMobil, sebagai "hak pengelolannya" untuk eksplorasi minyak dan gas (migas). Sebab, biasanya perusahaan-perusahaan AS "sering" mendompleng.
Menurut Wapres Kalla, hak pengelolaan Blok Natuna D Alpha sejak 9 Januari 2005 sudah berakhir dan menjadi sepenuhnya milik Indonesia. "Presiden Yudhoyono sudah menunjuk Pertamina untuk mengelolanya dan diminta mencari mitra. Jadi, ExxonMobil itu seperti perusahaan kontrak karya lainnya yang akan menjadi mitra Pertamina mengelola Blok Natuna D Alpha. (kompas

Selasa, 20 Januari 2009

Rapat Persiapan Pelaksanaan STQ IV Tahun 2009

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas utama mengembangkan Si’ar Islam melalui pengembangan dan pemahaman Al Qur’an ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar seluruh umat muslim dapat menikmati suasana yang religius dan selalu menerapkan ajaran Islam yang terkandung dalam setiap ayat dalam kitab suci Al Qur’an sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan. Pemahaman ini penting dalam menjalani kehidupan demi mendapat keridhoan dari sang pencipta. Untuk itu, itu perlu dipahami bahwa tugas si’ar islam ini sebenarnya bukan hanya tugas LPTQ semata tetapi juga seluruh umat muslim pada umumnya.

Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Natuna, Drs. Mazjad ketika membuka Rapat Persiapan Pelaksanaan STQ VI Tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2009, Rabu (12/01) pagi di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna. Dikatakan pula bahwa berdasarkan agenda tahunan LPTQ Kabupaten Natuna tahun ini, melalui hasil rapat pelaksanaan STQ VI kali ini akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2009. hal ini dimaksud agar Kabupaten Natuna dapat mengirimkan Qori/Qori’ah pada ajang STQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Bulan April 2009 mendatang dan pelaksanaan STQ X Tingkat Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 s.d 12 Juni 2009 mendatang.

Berdasarkan hasil rapat, dapat diputuskan beberapa hal yang diantaranya :
1. Pelaksanaan STQ VI Tingkat Kabupaten Natuna akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Februari 2009 yang telah disesuaikan dengan jadwal Kapal guna menunggu kedatangan Kafilah dari Kecamatan diluar Pulau Bunguran.
2. Berdasarkan beberapa pertimbangan, Pelaksanaan STQ VI kali ini akan dipusatkan di Gedung Daerah Kabupaten Natuna, Jalan Hassanuddin/Ranai Darat.
3. Setiap juara yang terjaring melalui kegiatan STQ VI kali ini rencananya akan diikutkan dalam Lembaga Pembinaan LPTQ yang akan dipusatkan dilokasi Islamic Centre/Komplek Gerbang Utaraku sebagai calon bibit yang diharapkan dapat menjadi potensi unggulan Kafilah Kabupaten Natuna dimasa hadapan.
4. Berdasarkan Hasil Munas LPTQ Nasional tahun lalu, telah terjadi beberapa perubahan yang diantaranya adalah perubahan nama lembaga dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) menjadi Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPPTQ). Hasil keputusan lain adalah Ketua LPPTQ haruslah Wakil Bupati dan disesuaikan dengan kondisi daerah tertentu. Kedua hasil keputusan ini akan dibahas nantinya pada Rapat Kerja pada pelaksanaan kegiatan STQ VI nanti.
5. Saat ini dirasa kegiatan pembinaan Tilawatil Qur’an di tingkat kecamatan mengalami penurunan, hal ini juga akan dibahas dalam Rapat Kerja guna mencari solusi tepat untuk lebih menggairahkan lagi pembinaannya terutama bagi usia anak dan remaja.
6. Penyusunan Kepanitiaan Kegiatan STQ VI Tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2009 diserahkan kepada Pengurus LPTQ Kabupaten Natuna.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa cabang yang akan diperlombakan pada kegiatan STQ kali ini mengalami sedikit perubahan (pengurangan) yaitu Tilawah Khusus Dewasa Putra dan Putri, Hifzil Qur’an (1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz) dan Tafsil Qur’an (bahasa Arab). Hal ini dimaksudkan agar dapat menyesuaikan cabang yang diperlombakan pada pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi dan Nasional.

Peliput : Alex

Senin, 19 Januari 2009

Hubungan Pemkab Anambas-Natuna Memanas

TANJUNGPINANG-Hubungan Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Anambas memanas, menyusul terjadinya silang pendapat antar kedua pemerintah daerah mengenai pendistribusian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi keuangan kedua daerah. Ketua Umum (Ketum) Badan Pembentukan dan Penyelarasan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) Prof Muhammad Zen menuding Pemerintahan Kabupaten Natuna tidak komitmen dengan kesepakatan yang pernah ditandatangani soal pembagian 40 dari 100 persen DBH Migas ke Kabupaten Anambas. "Sebelum Kabupaten Anambas ini diresmikan, sebenarnya sudah ada kesepakatan di atas kertas bahwa DBH Migas akan dibagi dengan 60 persen untuk Kabupaten Induk (Natuna) dan 40 persen untuk Anambas. Namun ternyata sekarang Natuna mengatakan keberatan untuk membaginya. Untuk itu kita minta pemerintah pusat agar DBH migas ditahan dulu dan jangan diberikan dulu kepada Natuna, sampai mereka mau melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya," kata M Zein, Sabtu (17/1). Sebelumnya, kata M Zen, pihak Anambas meminta pembagian DBH Migas 80 persen dibanding 20 persen. Dengan rincian 80 persen untuk Anambas dan 20 persen untuk Natuna. Namun dengan berbagai pertimbangan dan alasan, akhirnya pihak Anambas setuju dengan kesepakatan 60:40 persen tersebut."Beberapa pertimbangan dalam kesepakatan itu yang bisa membuat kita setuju diataranya, karena Natuna adalah kabupaten induk yang berkewajiban membina kabupaten baru Anambas selama 3 tahun berturut-turut. Kedua, Natuna wilayahnya lebih luas, dan ketiga jumlah penduduk lebih banyak. Di samping itu pemekaran daerah baru tidak boleh melemahkan keberadaan kabupaten induk. Maka kita setuju pembagiannya 60 berbanding 40 persen itu," katanya.Selanjutnya, M Zen berharap agar pihak Natuna bersedia menjalankan kesepakatan yang pernah ditandatangani tersebut. Sementara itu, pejabat (Pj) Bupati Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin mengatakan, pembagian 60:40 adalah merupakan kesepakatan sah kedua belah pihak yang harus dilaksanakan oleh keduanya. Tidak ada alasan bagi Kabupaten Induk untuk mangkir dari kesepakatan yang pernah dibuatnya tersebut."Kesepakatan itu merupakan solusi terbaik ketika itu. Sebelumnya masyarakat Anambas justru minta bagian 80 persen. Tuntutan mereka itu, karena memang daerah penghasil minyak 80 persen berada di wilayah Anambas," tegas Mukhtaruddin.Sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan Pemprov Kepri, kenang Mukhtaruddin, permintaan tersebut sangat berlebihan. Oleh karena itu dia menegaskan kepada masyarakat Anambas, jika masih ngotot dengan angka itu, maka Pemprov tidak akan ikut campur dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Anambas. Namun akhirnya Anambas mau diarahkan dengan pembagian 60:40 dengan berbagai pertimbangan.Sayangnya, kata Mukhtaruddin, justru kemudian Pemkab Natuna mengkhianati kesepakatan tersebut, dan tidak mau berbagi atas DBH Migas. Sehingga membuat masyarakat Anambas merasa resah dan menuntut agar pembagian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. "Sebenarnya kalau kembali ke kesepakatan awal, tentu sekarang tidak ada masalah seperti ini. Ada pepatah mengatakan, kalau sesat di tengah jalan, ya kembali ke pangkal jalan. Artinya, kita harus kembali kepada kesepakatan yang sudah sama-sama ditandatangani itu," katanya.Seharusnya, untuk triwulan IV Anambas sudah menerima 40 persen dari DBH Migas tersebut. Namun sampai saat ini belum diterima, mengingat masih adanya polemik itu. Bahkan akibatnya, hingga saat ini DBH Migas untuk triwulan IV 2008 terpaksa ditahan di pusat, dan kedua Kabupaten belum sama sekali menerima hasil DBH Migas tersebut senilai Rp193 miliar. Jika 40 persennya disepakati, sekitar Rp77 miliar adalah untuk Anambas."Sebagai Pj Bupati, saya tetap komit dengan apa yang sudah disepakati itu. Isinya ketika itu menyetujui secara adil dan bijaksana atas DBH Migas yang telah dieksplorasi di wilayah calon Kabupaten Anambas dan Natuna, dengan lifting 60 dan 40 persen. Kemudian kesepakatan tersebut kita kirim kepada Menteri Dalam Negeri, hingga akhirya terbentuklah Anambas," tegasnya.Jika ternyata kemudian hari Anambas tidak dapat bagian, secara yuridis kata Mukhtaruddin, pihaknya akan menggugat melalui jalur hukum. Bahkan, dalam hal ini pihak Anambas menurutnya telah mendapat dukungan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ismeth Abdullah."Jika tidak dapat, tentu kita akan gugat secara yuridis. Gubernur telah mendukung langkah-langkah Anambas yang berjuang secara yuridis ini. Dukungan itu kemudian kita sampaikan tertulis kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan sesuai kesepakatan itu. Namun kita ingin ini diselesaikan secara keluargaan. Yakni kembali kepada kesepakatan awal," katanya.Bukan Dasar Hukum MutlakDihubungi terpisah, Wakil Bupati Natuna Raja Amirullah menegaskan, terkait pembagian DBH Migas tersebut dia memastikan Anambas pasti akan mendapatkannya. Namun dia tidak menyebutkan seberapa besar bagian tersebut. Mengenai kesepakatan yang pernah ditandatangani sebelumnya, pembagian sebesar 60:40 persen, menurutya bukan dasar hukum mutlak dalam hal pembagian. "Anambas belum mejadi daerah penghasil. Namun kalau mereka meminta bagian Migas yang lebih besar, itu ya wajar-wajar saja menurut saya. Namun tidak lantas kesepakatan 60:40 persen itu sebagai satu-satunya dasar hukum mutlak. Perhatikan juga dong Peraturan Perundang-Undangan yang ada," kata Raja Amirullah. Wabup Natuna ini juga meyakinkan bahwa Anambas akan bisa mendapatkan pembagian 60:40 persen tersebut, atau bahkan 50:50 persen, namun tentu harus berusaha keras dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk mengubah peraturan yang ada, dan tidak hanya bersandar kepada kesepakatan itu semata."Mereka bisa mendapatkannya, bahkan bisa jadi 50:50. Namun harus kerja keras, dengan cara mengubah peraturan yang sudah ada, yang selalu dijadikan acuan dalam membagi DBH Migas. Dan kesepakatan tersebut bukan satu-satunya dijadikan acuan," tutupnya.(sm/bs)

Minggu, 18 Januari 2009

Apel 17 Hari Bulan Januari 2009

Salah satu tugas utama yang menjadi tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, semua perlu kesadaran guna meningkatkan disiplin diri dan peningkatan mutu kinerja sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada tahun ini (2009) sebagai ‘Tahun Disiplin PNS’. Hal ini menjadi penting mengingat Disiplin merupakan salahsatu indicator bagi suatu proses pembangunan suatu daerah. Disiplin diri juga diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu kinerja dalam rangka perwujudan pelayanan prima yang professional yang bersinergi dengan visi dan misi sert tujuan pembangunan daerah menuju Masyarakat Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera (Natuna MAS 2020)
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Drs.H. Ilyas Sabli,M.Si dalam amanahnya pada pelaksanaan Apel 17 Hari Bulan Januari 2009, Senin (19/01) pagi di Lapangan Kantor Bupati Natuna. Dikatakan pula bahwa apel pagi merupakan awal dari salah satu langkah komitmen bagi pelaksanaan dan peningkatan kedisiplinan bagi pegawai, untuk itu diharapkan agar pelaksanaan apel pagi tetap dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.
Dikatakan pula bahwa sampai saat ini pembahasan anggaran masih terus dilaksanakan dan diharapkan dapat disahkan pada tanggal 24 Januari 2009. Dengan tertundanya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, gaji honorer dan tunjangan lainnya.namun hal ini janganlah djadikan hambatan dalam melaksanakan tugas harian sebagai aparatur pemerintahan yang mengemban amanah rakyat sebagai abdi Negara yang professional dalam menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Lebih lanjut diharapkan pula kepada seluruh Aparatur Pemerintah Daerah agar selalu menjaga kekompakan dalam bekerja. Hal ini penting dalam mewujudkan citra yang baik bagi institusi pemerintahan. Dalam mengambil segala kebijakan hendaknya selalu mengetangahkan asas profesionalisme dan jalin kerjasama yang solid dari setiap SKPD.

Peliput : Ermiza

Peringatan 1 Muharam di Desa Batubi Jaya

Konsep pembangunan yang paling baik adalah konsep partisipatif yaitu pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kemampuan dan kepentingan skala prioritas yang ada. Konsep ini juga menunjukan bahwa pemerintah memberikan gambaran nyata bahwa pelaksanaan pembangunan di suatu daerah dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika seluruh komponen baik masyarakat maupun aparatur pemerintah bersinergi dalam memikirkan dan melaksanakan pembangunan. Sehingga diharapkan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si pada kegiatan peringatan 1 Muharam 1429 di Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Barat. Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah yang tertuang dalam konsep 5 pilar pembangunan, memang diakui bahwa beberapa desa diwilayah transmigrasi ini pembangunan infrastruktur vital belum maksimal. Namun diharap kepada seluruh masyarakat agar sedikit bersabar mengingat kondisi kemampuan APBD cukup terbatasdan tidak memungkinkan untuk dibangun sekaligus melainkan bertahap.
Untuk pembangunan jalan poros direncanakan beberapa tahapan. Tahun lalu jalan menuju wilayah Batubi dibuat sepanjang 2,5 Km, untuk tahun ini juga direncanakan akan ditambah lagi sepanjang 2,5 Km. walaupun belum dapat memenuhi keinginan masyarakat karena jalan menuju desa Gunung Putri, Batubi dan sekitarnya masih jauh, kepada masyarakat diharap bersabar karena hal ini dilakukan berdasarkan kemampuan daerah berdasarkan APBD yang dimiliki.
Ditambahkan pula bahwa berdasarkan perhitungan perbandingan nasional, seorang dokter dapat melayani 5000 masyarakat, namun di Kabupaten Natuna perbandingan tersebut tidak dapat diterapkan mengingat kondisi geografis Kabupaten Natuna yang terpisah oleh laut dan masyarakatnya menyebar (tidak terpusat/setempat). Untuk itu, Pemerintah Daerah telahpun memprogramkan pelayanan kesehatan berbasis kepulauan yang dirasa paling sesuai. Namun, jumlah dokter dan perawat serta bidan yang dimiliki belum mencukupi. Untuk itu pemerintah akan terus memikirkan langkah strategis guna mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk pembangunan dibidang Pendidikan, pemerintah telahpun memprogramkan beberapa konsep yang diantaranya revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan bantuan dana untuk siswa (Bagus). Namun akir-akhir ini timbul beberapa permasalahan berkaitan dengan dana Bagus. Untuk itu diharapkan kepada pihak sekolah agar lebih bijak menyikapi dan menyampaikan dana tersebut dengan koordinasi kepada semua pihak yang berkaitan (siswa, komite sekolah dan wali murid) sehinga dana tersebut tepat sasaran dan tepat manfaat. Pemerintah juga telah mengusulkan Pembangunan SMK Perkebunan yang rencananya akan dibangun di Desa Batubi Jaya guna menunjang pengetahuan yang diharap dapat menunjang peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat setempat.
Menyikapi permasalahan Plasma Kelapa Sawit yang dipertanyakan oleh masyarakat, Bupati berjanji akan mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa tokoh masyarakat guna membahas solusi yang tepat. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar masyarakat setempat bergantung dengan kebijakan dan kelanjutan proyek kerjasama tersebut. Untuk itu kepada seluruh masyarakat diharap dapat bersabar dan lebih bijak dalam menyikapi permasalahan dan kabar yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman.
Pada kegiatan tersebut, panitia yang terdiri dari Pengurus Ranting Muslimat Nahdatul Ulama yang berasal dari Desa Gunung Putri, Batubi Jaya dan Sedarat Baru menyerahkan Santunan kepada 36 Anak Yatim dan 9 Orang Jompo yang berada di 3 (tiga) desa tersebut. Pada kesempatan itu pula Bupati Natuna beserta Rombongan juga menyerahkan sumbangan yang diharap dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan dibidang keagamaan.
Peliput : Alex


Sabtu, 17 Januari 2009

PAD 2008 Turun Drastis

Ranai- PAD (Pendapatan Asli daerah) Kabupaten Natuna tahun 2008 turun drastis dibanding tahun sebelumnya. PAD tahun 2008 hanya sebesar Rp13,799 miliar, sedangkan tahun 2007 justru mencapai Rp43 miliar. Hal ini dijelaskan Hardinasyah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, Kamis (15/1). Hardinasyah mengatakan, PAD Natuna tahun 2008 sebesar Rp13,799 miliar diperoleh dari pajak daerah, restribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. "PAD sebesar Rp13,799 miliar itu merupakan pendapatan yang sah," katanya.Meskipun turun dibanding tahun 2007, namun PAD 2008 sudah melebihi dari target sebesar Rp13 miliar. "PAD tersebut sudah melebihi dari target ditetapkan sebelumnya," katanya.Sementara besarnya PAD tahun 2007 sebesar Rp43 miliar dikarenakan Anambas masih bergabung dengan Kabupaten Natuna. "Dengan berpisahnya Anambas, maka banyak sumber yang hilang," katanya.Untuk tahun 2009, target PAD ditetapkan sebesar Rp11,477 miliar, turun sebesar Rp1,5 miliar. Namun hal itu akan dievaluasi kembali dan diupayakan untuk dinaikkan. "Target awal PAD 2009 sebesar Rp11,477 miliar dan akan kita koreksi kembali, dinaikan supaya tetap sama dengan 2008 sebesar Rp13 miliar," katanya lagi.(sm/24)

Kamis, 15 Januari 2009

Komoditas Unggulan Akan Dioptimalkan


Kamis, 15 Januari 2009
Ranai- Dinas Pertanian Kabupaten Natuna akan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki, tertutama komoditas unggulan yang ada ditampilkan. Optimalisasi komdoitas unggulan tersebut akan dikembangkan di tahun 2009 ini. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Natuna, Burhanuddin, Rabu (14/1).Burhanudin yang baru menjabat sebagai Kadis Pertanian ini mengatakan, saat ini hal yang paling urgen dilakukan adalah, menentukan potensi daerah berdasarkan keunggulan serta ciri khusus. Sehingga dalam menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan dalam meningkatkan produktifitas serta mempertahankannya, dapat dilakukan dengan mudah."Kita ingin saat ini dapat membuat dan menentukan komoditas unggulan daerah di bidang pertanian, sehingga dengan data dimiliki dinas dapat menentukan kebijakan apa yang akan diambil agar komoditas itu menjadi potensi serta dapat diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani khususnya," jelasnya.Banyak hal positif yang akan muncul jika dapat membuat maping potensi pertanian daerah. Selain untuk keperluan data, juga diharapkan nantinya daerah memiliki ciri khusus dan mudah diingat karena adanya ciri spesifik yang dimilikinya."Seperti Kecamatan Midai, saat berkunjung kesana hal yang pertama diingat adalah emping melinjo sebagai penghasil bagi Kabupaten Natuna ini. Daerah itu paling banyak pohon emping dan produksinya juga masih home industri," katanya.Dari hal semacam itulah perlu adanya komoditas khusus daerah, agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat di daerahnya dengan memaksimalkan potensi tersebut kemudian meningkatkan produksinya. "Emping hanya salah satu hal khusus yang dimiliki daerah di Natuna. Masih banyak lainnya yang jika tergarap maksimal, tentu akan ada relevansi yang kuat terhadap peningkatan ekonomi di daerah itu. Sehingga perlu dijaga agar daerah lain juga tidak ikut latah melakukan hal serupa, dan membuat produksi berlebih dari permintaan pasar dan dampaknya terjadi penurunan harga karena barang tersebut membanjiri pasaran dan tidak mendapatkan harga yang pantas," katanya.Kalau hal tersebut bisa dilakukan dan berjalan seperti yang direncanakan, bisa dipastikan setiap daerah di Natuna ini memiliki andalan komoditas serta ciri khas daerahnya sekaligus. Kemudian dapat menopang kebutuhan pasaran lokal tanpa harus bergantung dengan pasokan luar seperti sekarang."Meski yang menjadi potensi daerah itu bukanlah tanaman untuk makanan pokok, namun dengan pengelolaan yang maksimal sudah tentu akan menjadi sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan makanan pokok. Namun yang paling penting bagaimana produksinya semakin meningkat, serta kualitasnya menjadi maksimal sebagai hal pertama yang harus difikirkan. Karena untuk Natuna saat ini hal tersebut masih belum bisa direalisasikan dan berjalan secara alamiah saja. Sehingga potensi seperti buah-buahan dan tanaman lainnya selain cengkeh, kelapa, dan kopi masih dianggap sebagai tanaman selang yang tidak begitu diperhatikan perkembangannya," kata Burhanuddin mengakhiri.(sm/dn)

Selasa, 13 Januari 2009

Lima PSK Diindikasikan Terjangkit HIV/AIDS

Selasa, 13 Januari 2009
Ranai- Lima dari 48 PSK (pekerja seks komersil) yang menjalani tes dilakukan Dinas Kesehatan Natuna, diindikasikan terjangkit HIV/AIDS. Hasil tersebut sesuai prediksi sebelumnya, antara 10-15 persen PSK di Natuna diindikasikan terjangkit virus HIV/AIDS sebagaimana disampaikan dr H Syamsu Rizal, Plt Kepala RSUD Natuna, Selasa (12/1).Syamsu Rizal mengatakan dari angka tersebut telah diindikasikan penyebaran HIV/AIDS di Natuna cukup tinggi, karena penyakit ini sendiriseperti fenomena gunung es yang nampak di permukaan hanya kepundannya saja, sementara jika ditelisik lebih dalam lagi akan diketahui lebih banyak jumlah kasus lainnya."Jumlah yang disampaikan ini masih bersifat sementara, karena tim Diskes terus berkerja melakukan pemeriksaan terhadap PSK yang bekerja di wilayah Natuna, khususnya yang berada di Ranai," katanya.Namun dari lima orang terindikasi tersebut dan lainnya, jika sudah melewati pemeriksaan yang dilaksanakan masih berstatus dicurigai (suspect) dan belum bisa dinyatakan positif. Karena untuk hasil akhirnya, akan diketahui setelah melewati pemeriksaan lebih lanjut di RS Budi Kemuliaan Batam. "Jika sudah melewati pemeriksaan di Batam, maka akan diketahui hasil akhirnya nanti. Dan baru bisa disampaikan ke publik bahwa itu positif. Namun tetap merahasiakan identitas pasiennya. Sementara untuk penderita sendiri akan diberitahu, dan jika memungkinkan akan diberikan konseling serta langkah-langkah lain yang dianggap perlu nantinya," kata Syamsu.Sementara dari DPRD Kabupaten Natuna mengaku terkejut saatdikonfirmasi mengenai hal ini. Abdul Haris, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna menyampaikan, sudah saatnya Pemkab Natuna mengambillangkah-langkah pencegahan, serta kalau perlu dibarengi dengan penegasan terhadap tempat-tempat maksiat yang menjadi sumber penyakitmematikan ini."Sudah saatnya Pemkab bertindak saat ini. Tidak ada lagi kebijakanlain yang harus diambil selain menertibkan tempat prostitusi ini. Jika terus dibiarkan, maka dampak negatif yang ditimbulkan akan semakin besar dan jumlah korban akan semakin banyak," tegasnya.Perda maksiat yang sudah disahkan sebelumnya bisa menjadi pegangan yangkuat untuk menertibkan, bahkan menutup tempat-tempat yang terlarang tersebut. Dan suatu perbuatan yang salah jika membiarkan maksiat tetap ada, bahkan memberikan izin untuk beroperasi di daerah ini.Selain AIDS, masih banyak dampak negatif yang ditimbulkannya. "Kita harap Pemkab dapat merespon hal ini dengan semestinya. Kalau tidak, penyebarannya akan semakin luas lewat berbagai pola yang ada. Dan korban pun semakin banyak serta yang membuat ironis, jika yang menjadi korban adalah bukan pelaku dan tak tahu sedikit pun tentang hal ini seperti istri dari suami yang sering jajan, dan anak yang dihasilkan dari hubungan suami atau istri yang tertular HIV/AIDS. Dansecara global, akibatnya satu generasi Natuna bisa menjadi generasi yang sakit karena tertular penyakit yang belum ada penyembuhnya ini," katanya.(sm/dn)

Chandra Gantikan Rahman Sya'ary


Selasa, 13 Januari 2009
Ranai- Hadi Chandra, kader Partai Golkar bersiap akan menggantikan Abdurrahman Sya'ary, Ketua DPRD Natuna yang baru saja meninggal belum lama ini. Akibatnya, saat ini terjadi kekosongan anggota DPRD di Fraksi Golkar sepeninggal almarhum. Dijadwalkan, akhir Januari ini Chandra akan dilantik sebagai anggota DPRD Natuna, dalam PAW (pergantian antar waktu) dikarenakan yang bersangkutan berada dalam satu Dapil (daerah pemilihan) dengan almarhum pada Pemilu 2004 lalu.Hal ini disampaikan Mustamin Bakri, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Selasa (12/1). Mustamin menjelaskan, dalam mekanisme di DPRD PAW tetap bisa dilakukan jika waktu akhir masa jabatan anggota DPRD yang lama masih enam bulan sisanya. Namun, jika kurang dari waktu enam bulan maka PAW tidak bisa dilakukan."Dalam hal ini Chandra masih memiliki kesempatan karena akhir masa jabatan periode sekarang masih tersisa lebih dari enam bulanhingga batas akhir Agustus 2009 nanti. Selain itu, calon pengganti ini berasal dari Dapil yang sama Dapil II, dan peraih suara terbanyak kedua. Secara otomatis Chandra akan menggantikan anggota DPRD yang sudah dilantik jika berhalangan tetap atau meninggal seperti keadaan sekarang ini," paparnya.Selain itu lanjutnya, Fraksi Golkar juga masih mempunyai agenda yang akan dituntas segera, yaitu penunjukan calon Ketua DPRD yang baru dan akan segera dilakukan pemilihan oleh anggota Dewan. Namun hal tersebut lebih kepada wewenang DPD, karena fraksi disini hanya perpanjangan tangan. "Untuk calon ketua sepenuhnya wewenang partai, bagaimana serta siapa yang akan dicalonkan adalah hak prerogatif dari DPD. Kita di fraksi hanya memfasilitasi hal tersebut. Dan setelah pelantikan ketua baru nanti, baru akan segera melantik anggota dewan baru hasil PAW," terang Mustamin.Untuk pergantian antar waktu ini masih ada mekanisme yang harus dijalankan oleh calon pengganti dengan KPUD. Namun hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab fraksi, sehingga hasilnya pun diserahkan sepenuhnya kepada yang akan menerima PAW ini. "Ada beberapa hal yang masih harus diselesaikan dalam proses PAW ini sehingga diharapkan kepada calon pengganti nanti akan bisa lebih cepatmenyelasaikannya mengingat tengat waktu yang semakin dekat. Kalau masih belum terselesaikan sampai mendekati masa akhir seperti yang saya sampaikan tadi, maka PAW tidak bisa dilaksanakan dan hak tersebut akan gugur degan sendirinya," papar Mustamin.Sementara dari bursa calon ketua DPRD yang baru, sumber dariDPD Golkar Natuna menyebutkan dua calon kuat yang akan berlagapada pemilihan mendatang yaitu H Muhammad Isa Usman, anggota DPRDKabupaten Natuna dari Komisi II dan Syaibani dari Komisi I yang keduanya juga termasuk dalam kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Natuna.Isa maupun Syaibani saat dikomfirmasi mengatakan hal senada perihal mengatakan proses biarkan berjaan dengan sednirinya. "Kami berdua ini hanya menjalankan apa yang menjadi keinginan DPD. Yang jelas hal ini bukan datang nya dari permintaan kami, melainkan penunjukan langsung dari DPD. Dan siapa yang akan terpilih serta hal-hal lainya itu kita serahkan pada mekanisme di DPRD ini." kata Isa mengakhiri.(sm/dn)

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna

Siaran Pers

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagai pelaksana jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat hendaknya memiliki citra yang profesional dan proporsional. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa suatu proses pembangunan mengalami kemajuan. Belajar dari masa lalu, dirasa perlu diambil langkah-langkah guna meningkatkan kinerja Menuju pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Natuna Makmur, Adil Sejahtera 2020 merupakan tujuan dan akan kita capai dengan menyatukan persepsi semua elemen yang ada. Hal ini akan dapat terwujud apabila setiap Kepala SKPD mengetahui arah dari pembangunan itu sendiri. Demikian disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi, M.Si dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tentang Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna. Lebih lanjut beliau menyatakan selama ini rendahnya kedisiplinan yang merupakan tugas utama dalam pembenahan kinerja pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu diharapkan kepala SKPD harus bisa menjadi tauladan dan memberi pengarahan dan bimbingan sehingga pegawai dapat mencintai pekerjaan dan mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepala SKPD tidak ragu untuk memberi teguran kepada pegewai yang melanggar kedisiplinan sehingga segala hal yang berhubungan dengan masalah kedisiplinan dapat teratasi sesuai dengan Rancangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna ” Tahun disiplin PNS 2009” dan pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja aparatur. Beliau juga mengharapkan tiap SKPD juga memahami Tugas Pokok dan Fungsi Kedinasaan (TUPOKSI) yang ada dan menjadi tanggung jawab setiap pagawai yang ada di dinas tersebut.
Bupati juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk segera memperbaharui SK guru honor agar gaji mereka dapat segera dibayar. Beliau juga menyatakan inisiatif untuk memberi uang makan ditiadakan karena setelah berkoordinasi dengan pihak yang terkait tidak dibenarkan oleh sebab itu akan menaikkan tunjangan kepada pegawai sebesar 25 %, ini adalah salah satu kiat untuk bisa meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja lebih baik.
Menurut Badan Kepegawaian Daerah, Boy wijanarko,SE untuk masalah Kedisiplinan, ditahun 2009 ini akan mengalokasikan dana untuk pengadaan alat absensi sidik jari sehingga tidak terjadi manipulasi absensi kehadiran seperti yang terjadi selama ini dengan menggunakan sistem paraf.
Peliput : ermiza