Latihan Kepemimpinan

Pemerintahan Desa Yang Kuat mendukung Dalam Memperkuat Pemerintahan Negara

Negara yang kuat merupakan hasil dari kepemimpinan Pemerintahan yang berasal dari bawah. Untuk itu, pemerintahan ditingkat pedesaan, kelurahan bahkan sampai kepada Rukun Tetangga (RT) haruslah dilakoni oleh seorang pemimpin yang matang dan bijaksana baik dari segi administrasi maupun pengelolaan kemasyarakatan dalam rangka menjaga kerukunan demi menjaga keutuhan/persatuan bangsa dan negara.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si ketika membuka Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Desa (Sekdes, Kaur Desa, Kadus, LPMD, RT dan RW) se-Kecamatan Pulau Tiga yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi Kepala Desa (FK-Kades) se-Kecamatan Pulau Tiga, Senin (11/05) pagi di Gedung Serbaguna Kecamatan Pulau Tiga.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pelatihan kepemimpinan ini dirasa cukup penting, mengingat jabatan yang diemban oleh masyarakat awam sebagai aparatur pemerintahan desa merupakan jabatan yang bersifat tidak terduga dan sementara. Untuk itu dirasa perlu adanya pembekalan dan pengenalan serta pemahaman tugas pokok dan fungsi sehingga seluruh aparatur nantinya dapat melaksanakan fungsinya secara professional demi mendukung jalannya pemerintahan dan pembangungan desa.
Untuk tahun 2009, Kabupaten Natuna mengalokasikan dana sebesar 250 juta untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pengelolaan dana tersebut, diharapkan seluruh aparatur desa dapat menggunakan dana tersebut sesuai petunjuk pelaksanaan teknisnya. Sehingga skala prioritas pembangunan desa dapat terealisasi demi menunjang pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Namun yang tak kalah pentingnya adalah administrasi pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana tersebut. Ini penting mengingat seluruh pengeluaran anggaran pemerintah harus dipertanggungjawabkan sejelas-jelasnya (transparansi dan akuntabel).
“Dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintahan desa, seluruh pihak yang berkaitan hendaknya menjalankan fungsi secara sinergi dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai. Untuk itu perlu dibangun suatu koordinasi antar fungsi agar program pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan” jelas Bupati.
Mengenai pembangunan jalan lingkar di Kecamatan Pulau Tiga, saat ini jalan tersebut belum tembus dan masih dalam tahap pembuatan badan jalan. Untuk itu Bupati berjanji akan menyelesaikan Pembangunan jalan lingkar tersebut sebelum masa jabatannya berakhir.
Pada kesempatan yang sama, Ketua FK- Kades se-Kecamatan Pulau Tiga sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan, Yohanis mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan selama 3 hari peserta berjumlah 126 orang yang terdiri dari Sekdes, Kaur Desa LPMD, RW dan RT dari 10 desa se – Kecamatan Pulau Tiga.
Sebelum menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan bagi Aparatur Pemerintahan Desa se – Kecamatan Pulau Tiga, Bupati beserta rombongan menyempatkan diri untuk meninjau pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) tingkat SD yang pelaksanaannya dipusatkan di SD 001 Desa Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga dengan 107 murid yang berasal dari 7 (tujuh) Sekolah Dasar se-Kecamatan Pulau Tiga.
Peliput : Ermiza / Alex

Penyerahan SK CPNS

Penyerahan SK CPNS
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009

Seiring berjalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan prima bagi masyarakat, Kabupaten Natuna secara bertahap berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas para aparaturnya. Dengan segala tantangan global dan tuntutan bagi peningkatan pelayanan bagi masyarakat, seluruh aparatur pemerintahan sebagai pelaku dan ujung tombak hendaknya dapat berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri. Hal ini menjadi penting karena pencapaian target pembangunan menuju menuju Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera 2020 hanya dapat diwujudkan jika dilaksanakan oleh para aparatur yang professional dan proporsional.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna, Drs.H Daeng Rusnadi,M.Si dalam sambutannya pada acara penyerahan SK CPNS Dilingkungan Pemeritah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009, Rabu (29/04) pagi di Halaman Kantor Bupati Natuna. Ditambahkan pula bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan hendaknya bekerja secara koordinatif sehingga tujuan program kerja setiap SKPD dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.
Lebih lanjut dipesankan juga kepada seluruh aparatur khususnya fungsional yang bertugas diwilayah-wilayah terpencil hendaknya tetap sabar dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Untuk lebih memotivasi peningkatan kerja bagi aparatur di wilayah terpencil, pemerintah telahpun menganggarkan tunjangan daerah terpencil. Hal ini dimaksud adanya pemerataan pelayanan baik yang berada di ibukota kabupaten, kecamatan sampai ke desa.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian, Wan Siswandi,S.Sos mengatakan bahwa jumlah formasi penerimaan CPNS kali ini berjumlah 329 orang dari tenaga teknis kesehatan, guru dan teknis. Namun pada pelaksanaannya tidak memenuhi kuota formasi (kurang 72 orang). Hal ini disebabkan tidak adanya pendaftar yang ikut dalam formasi tersebut terutama formasi guru mata pelajaran (biologi fisika dan kimia) dan beberapa formasi kesehatan. Dari 221 formasi guru yang dibuka, hanya 167 formasi yang terisi (31 orang dari honor), sedangkan dari 77 formasi tenaga teknis kesehatan yang dibuka, hanya 58 formasi yang terisi (honor 27 orang). Untuk tenaga teknis, dari 31 formasi pendaftaran yang dibuka dapat terisi semua (honor 18 orang). Sampai tahun 2009, jumlah PNS yang bekerja di Wilayah Kerja Kabupaten Natuna berjumlah 3.918 dan honorer berjumlah 1.488 orang.
Dari laporan diatas, Kepala Bagian Kepegawaian mengatakan bahwa sampai saat ini Kabupaten Natuna masih kekurangan SDM yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Untuk itu dirasa perlu adanya program lanjutan peningkatan SDM sebagaimana yang pernah dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura dalam penerimaan Mahasiswa bidang Kesehatan (Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan). Tidak hanya dibidang medis, tetapi juga bidang Pendidikan dan Pamong. Sampai saat ini, posisi Camat Kabupaten Natuna sebagian besar diisi oleh aparatur dengan latar belakang pendidikan umum.
Peliput : Ermiza / Alex

Peringatan Hari Pendidikan Nasional

Pembangunan dibidang pendidikan merupakan pilar ke 3 yang menjadi prioritas dalam menciptakan kehidupan demi kesejahteraan bagi masyarakat . Dengan adanya upaya penciptaan sumberdaya manusia berkualitas berarti kita berupaya mempersiapkan pembangunan Kabupaten Natuna yang lebih baik dimasa hadapan sesuai denga tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, yaitu “ Pendidikan Sains, Teknoligi dan Seni Menjamin Pembangunan Berkelanjutan dan Meningkatkann Daya Sang Bangsa”.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna saat memberikan sambutan Pada Apel bersama Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (02/05) pagi di lapangan bola kaki SMP Negeri 1 Ranai, Natuna. Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi alasan bagi anak usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan karena saat ini telah banyak program kemudahan yang diluncurkan oleh pemerintah untuk anak usia sekolah dan mengentaskan buta huruf, diantaranya Program Sekolah Gratis, Bantuan Untuk Seolah (Bagus), meningkatkan pembangunan fisik sekolah dan sarana prasarana, menyediakan alat angkut untuk memobilisasi siswa sesuai kondisi daerah dan sebagainya.
Dikatakan pula bahwa dunia pendidikan bukan hanya merupakan tangung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab para pendidik dan orang tua. Selain itu, ada paradigma masyarakat yang harus dirubah, selama ini banyak anggapan bahwa sekolah hanya buang waktu dan anggaran saja, untuk itu perlu penyadaran dan pemahaman dari orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak demi peningkatan kualitas sumberdaya manusia demi mewujudkan masyarakat Natuna Makmus, Adil dan Sejahtera 2020.
Untuk para pendidik, hendaknya dapat satukan tekad, tingkatkan semangat dan perlihatkan sikap jujur, disiplin, profesional dan tanggung jawab yang menjadi hal utama yamg harus dimiliki oleh seorang guru sekaligus sebagai orang tua.
Dalam acara tersebut Bupati Natuna juga mencanangkan Gerakan Sadar Sekolah dimana setiap anak harus menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun atau setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Peliput : Ermiza

Kunjungan Muhibah dan Silaturrahmi Antar Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia di Kabupaten Natuna

Natuna memiliki potensi alam yang indah dan keunikan budaya serta keramahan masyarakat yang memiliki daya tarik tersendiri terhadap wisatawan untuk berkunjung ke Natuna. Hal ini merupakan modal dasar yang cukup menjanjikan guna peningkatan ekonomi kerakyatan. Namun untuk mengelola hal itu dibutuhkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas. Melalui Gerakan Pramuka diharap mampu menciptakan generasi muda yang berkualitas dan bermental baik guna menunjang pembangunan Natuna kedepan.
Demikian disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si saat memberikan sambutan pada acara Kunjungan Muhibah dan Silaturrahmi Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia di Kabupaten Natuna, Senin (30/03) pagi di Aula Kantor Bupati Natuna. Menyikapi pelaksanaan Perkemahan Muhibah 3 (tiga negara) (Malaysia, Thailand dan Indonesia) dikatakan bahwa Kabupaten Natuna sebagaimana kabupaten –kabupaten lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki lahan yang cukup luas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kabupaten Natuna memiliki lahan seluas 17 hektar yang dikelola oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Natuna.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia, Dtk H. Kaharuddin Bin Munin mengatakan bahwa kunjungan kali ini adalah bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serumpun mengingat letak dan bentuk kebudayaan yang ada di dua negara memiliki banyak kesamaan. Ditambahkan pula bahwa guna mencapai pemabangunan yang maju, modal utama adalah ilmu pengetahuan dari generasi muda yang nantinya akan meneruskan perjuangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu melalui Gerakan Pramuka maupun pengakap yang memiliki kesamaan tujuan dan gerak langkah membina generasi muda yang berakhlak dan berani menghadapi tantangan dimasa hadapan.
Begitu banyak keuntungan dari organisasi kepanduan yang terkadang tidak disadari oleh orang tua. Namun secara perlahan tapi pasti, gerakan kepanduan ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan mental generasi muda. Untuk itu, tidak berlebihan jika pemerintah baik Indonesia maupun Malaysia memberikan perhatian lebih pada organisasi ini.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia menyerahkan Pingat Anugerah Gemilang dari Persekutuan Pengakap Negara Malaysia kepada Bupati Natuna karena telah menghubungkan dan mempererat kedua organisasi kepanduan tersebut (Pengakap Negara Malaysia dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Natuna.
Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia beserta Rombongan berkesempatan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Natuna, diantaranya Pantai Tanjung, Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka - Sebayar dan mengunjungi tempat penakaran ikan di Kecamatan Bunguran Barat.
Peliput : Ermiza

Penyerahan dan Penyampaian Surat Keputusan Penasehat Bupati Natuna

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu adanya kontribusi dalam bentuk tenaga maupun fikiran. Pendapat dan pertimbangan dari berbagai penasehat bidang sangat diharapkan demi tercapainya tujuan pembangunan menuju Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera sebagaimana yang diharapkan.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi, M.Si saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan dan Penyampaian Surat Keputusan Bupati Natuna Tentang Tim Penasehat Bupati Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna. Lebih lanjut disampaikan bahwa selama ini Tim Penasehat Bupati tidak memiliki Kantor Sekretariat atau ruangan untuk bertukar pikiran. untuk tahun ini Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyediakan tempat Komplek Gerbang Utara Ku dengan harapan peran serta para Penasehat Bupati dapat lebih optimal.
Lebih lanjut ditambahkan bahwa dalam rangka memakmurkan Masjid Agung Natuna yang telah diresmikan pada tanggal 03 April yang lalu, seluruh PNS yang bertempat dinas di Kantor Bupati Natuna dihimbau untuk melaksanakan Sholat Zuhur berjama’ah. Untuk mobilitasnya Pemerintah Daerah telah menyiapkan 3 unit bus (antar – jemput).
Dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif yang akan diselenggarakan pada tanggal 09 April 2009, Bupati berencana untuk meninjau Tempat Pemilihan Suara yang berada disekitar Kota Ranai.
54 orang Tim Penasehat Bupati diangkat berdasarkan SK Bupati Nomor 121 tahun 2009 yang terbagi dalam 7 bidang, yaitu Bidang Keimanan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang Hukum dan Bidang Sosial Budaya.
Peliput : Ermiza

Pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Natuna

Pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Natuna
Perganti Antar Waktu
Masa Bakhti 2004-2009


Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan pembangunan nasional. Berbeda dengan pemerintahan orde baru, saat ini legislatif memiliki status yang sejajar dengan badan eksekutif. Hal ini memungkinkan bagi badan legislatif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas maupun penyerap aspirasi arus bawah menjalankan tupoksinya lebih optimal. Namun perlu disadari bersama bahwa baik legislatif maupun eksekutif hendaknya dapat bekerja secara sinergi dalam rangka menuju kearah kemajuan pembangunan daerah.
Hal ini dikatakan Gubenur Kepulauan Riau, melalaui Assisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Ir. Nuraida Muhsin, MA saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa pengambilan sumpah jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pergantian Antar Waktu, Kamis (12/03) pagi diruang rapat PARIPUNA DPRD. Lebih lanjut dikatakan bahwa saat ini dunia sedang dilanda krisis finansial global yang melanda dunia. Hal ini juga berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah harus bersinergi dengan seluruh potensi daerah guna mengambil langkah-langkah strategis dalam memecahkan permasalahan ini.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengambil beberapa langkah antisipasi guna krisis global tersebut terhadap masyarakat, diantaranya program peningkatan budidaya rumput laut dan budidaya ikan laut bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan bentuk geografis daerah yang berbeda, tentu kebutuhan dan langkah antisipasi menurunnya perekonomian masyarakat akan berbeda pula. Untuk itu, diharapkan kepada badan legislatif maupun eksekutif hendaknya dapat mengambil langkah yang tepat guna menyikapi hal diatas.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Sementara Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna, H. M. Jamil sebagai pimpinan Sidang rapat paripurna Istimewa tersebut menyatakan pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Kepulauan Riau atas nama Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pergantian Antar Waktu Ketua DPRD Kabupaten Natuna masa bakti 2004 – 2009. Dengan diangkatnya Ketua DPRD Kabupaten Natuna yang baru (Sabani, SH), diharapkan segala aktifitas pengawasan pembangunan dapat berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan mekanisme dan prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas hendaknya pimpinan selalu menjunjung tinggi kerjasama, jiwa gotong royong sehingga segala putusan yang diambil dapat menyentuh langsung kepada masyarakat banyak sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh rakyat.
Lebih lanjut ditambahkan bahwa tidak berapa lama lagi, Kabupaten Natuna akan merayakan pesta demokrasi Pemilihan Calon Legislatif yang akan duduk di kursi Perwakilan DPRD. Untuk itu diharapkan kepada seluruh anggota DPRD yang akan mencalonkan diri kembali agar dapat menyesuaikan dan membagi waktu dalam melaksanakan tugas / kewajiban baik kewajiban dalam partai politik maupun kewajiban sebagai Anggota Perwakilan Rakyat (DPRD).

Peliput : Alek/Ermiza

Pelantikan Dan Rapat Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Natuna /Kabupaten Kepulauan Anambas

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan gawai besar yang menjadi instrumen nyata pelaksanaan asas demokrasi di tanah air. Untuk itu, seluruh komponen masyarakat maupun para pendukung pelaksanaan pemilu memiliki beban moral yang sama dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pemilu yang akan diselenggarakan tidak berapa lama lagi. Terutama kepada para pelaku pemilu baik Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), aparatur keamanan terpadu (kepolisian) dan parpol serta seluruh komponen pendukung hendaknya saling menjaga stabilitas ketahanan nasional. Karena belajar dari hal-hal yang terjadi di daerah lain, moment pra maupun pasca Pemilu sering terjadi konflik yang ditimbulkan oleh hasil Pemilu yang dirasa tidak aspiratif karena terjadi pelanggaran dalam pelaksanaanya. Hal ini tidak akan terjadi jika seluruh pelaku Pemilu bekerja secara profesional dan mentaati peraturan yang berlaku.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Erson Gempa Afriandi,S.Sos dalam acara Pelantikan dan Rapat Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Natuna, di Wisma Natuna Island, Kamis (29/01) pagi. Ditambahkan pula bahwa walaupun 48 anggota Panwaslu dari 16 Kecamatan ini baru dilantik, namun diharap seluruh anggota dapat bekerja secara profesional dan kooperatif dengan seluruh pihak yang terkait. Untuk periode ini dirasa tugas sedikit berat mengingat seluruh anggota panwaslu diambil dari unsur sipil, berbeda dengan periode yang lalu dimana anggota panwaslu tahun 2004 terdiri dari unsur sipil, Kejaksaan dan Kepolisian. Timbul masalah baru dimana pelaksanaan tugas akan mengalami sedikit penyesuaian mengenai masalah koordinasi lintas instansi. Untuk itu diharap kepada seluruh anggota panwaslu agar dapat menjalin koordinasi yang solid baik dengan KPU, Parpol maupun pihak kepolisian demi menjaga dan menciptakan rasa aman, dan tertib ditengah masyarakat.
Tugas yang paling penting bagi Panwaslu adalah menindaklanjuti segala macam pelanggaran baik administrasi maupun pidana. Dalam mengambil kebijakan maupun tindakan hendaknya selalu mengacu pada aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kejujuran serta netralitas. Hal ini menjadi penting mengingat apapun hasil pemilihan nantinya diharapkan dapat menjaring tokoh-tokoh pilihan rakyat yang berintegritas tinggi dan dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan bangsa.
Sebagaimana yang terjadi saat ini, gaung Pemilu sudah sangat terasa mengingat pelaksanaannya sudah hampir tiba (9 April 2009). Seluruh Parpol sudah memasang atribut yang begitu semarak. Namun sangat disayangkan pemasangan tersebut terkesan tidak beraturan. Untuk itu, Bakesbang dan KPU berinisiatif untuk membuat suatu revisi peraturan yang tertuang dalam SK Bupati Natuna Nomor 202/ 12 Desember Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemasangan Spanduk dan Sejenisnya. Hal ini penting mengingat ketidak-beraturan ini mengakibatkan banyak dampak negatif, terutama berkaitan dengan keindahan dan keamanan. Pemerintah akan berupaya menertibkan pemasangan atribut parpol yang dipasang di jalan-jalan protokol dan rencananya akan disediakan daerah pemasangan atribut yang akan ditetapkan. Direncanakan penertiban akan dimulai pada bulan Februari 2009. Hal ini dimaksud untuk menjaga keindahan kota dan keamanan pengguna jalan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panwaslu Provinsi yang diwakili oleh Tajri Nasution,SE.MM menerangkan bahwa tujuan pemisahan / perubahan peraturan dimana seluruh anggota Panwaslu harus dari unsur sipil adalah agar Panwaslu dapat bekerja lebih independen dan netral. Sedangkan pihak kepolisian dan Kejaksaan berubah menjadi suatu sistem pengamanan terpadu. Namun dalam pelaksanaan nantinya koordinasi lintas instansi harus selalu dikedepankan demi menjaga pelaksanaan pemilu agar tetap aman, damai, tertib dan taat hukum. Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau akan selalu memberikan dukungan bagi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Natuna terutama dalam hal pelaksanaan tugas Panwaslu ditingkat Kabupaten, Kecamatan sampai pengawas lapangan nantinya.
Peliput : Alex/Ermiza

Apel 17 Hari Bulan Januari 2009

Salah satu tugas utama yang menjadi tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, semua perlu kesadaran guna meningkatkan disiplin diri dan peningkatan mutu kinerja sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada tahun ini (2009) sebagai ‘Tahun Disiplin PNS’. Hal ini menjadi penting mengingat Disiplin merupakan salahsatu indicator bagi suatu proses pembangunan suatu daerah. Disiplin diri juga diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu kinerja dalam rangka perwujudan pelayanan prima yang professional yang bersinergi dengan visi dan misi sert tujuan pembangunan daerah menuju Masyarakat Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera (Natuna MAS 2020)
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Drs.H. Ilyas Sabli,M.Si dalam amanahnya pada pelaksanaan Apel 17 Hari Bulan Januari 2009, Senin (19/01) pagi di Lapangan Kantor Bupati Natuna. Dikatakan pula bahwa apel pagi merupakan awal dari salah satu langkah komitmen bagi pelaksanaan dan peningkatan kedisiplinan bagi pegawai, untuk itu diharapkan agar pelaksanaan apel pagi tetap dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.
Dikatakan pula bahwa sampai saat ini pembahasan anggaran masih terus dilaksanakan dan diharapkan dapat disahkan pada tanggal 24 Januari 2009. Dengan tertundanya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, gaji honorer dan tunjangan lainnya.namun hal ini janganlah djadikan hambatan dalam melaksanakan tugas harian sebagai aparatur pemerintahan yang mengemban amanah rakyat sebagai abdi Negara yang professional dalam menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Lebih lanjut diharapkan pula kepada seluruh Aparatur Pemerintah Daerah agar selalu menjaga kekompakan dalam bekerja. Hal ini penting dalam mewujudkan citra yang baik bagi institusi pemerintahan. Dalam mengambil segala kebijakan hendaknya selalu mengetangahkan asas profesionalisme dan jalin kerjasama yang solid dari setiap SKPD.

Peliput : Ermiza

Peringatan 1 Muharam di Desa Batubi Jaya

Konsep pembangunan yang paling baik adalah konsep partisipatif yaitu pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kemampuan dan kepentingan skala prioritas yang ada. Konsep ini juga menunjukan bahwa pemerintah memberikan gambaran nyata bahwa pelaksanaan pembangunan di suatu daerah dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika seluruh komponen baik masyarakat maupun aparatur pemerintah bersinergi dalam memikirkan dan melaksanakan pembangunan. Sehingga diharapkan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si pada kegiatan peringatan 1 Muharam 1429 di Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Barat. Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah yang tertuang dalam konsep 5 pilar pembangunan, memang diakui bahwa beberapa desa diwilayah transmigrasi ini pembangunan infrastruktur vital belum maksimal. Namun diharap kepada seluruh masyarakat agar sedikit bersabar mengingat kondisi kemampuan APBD cukup terbatasdan tidak memungkinkan untuk dibangun sekaligus melainkan bertahap.
Untuk pembangunan jalan poros direncanakan beberapa tahapan. Tahun lalu jalan menuju wilayah Batubi dibuat sepanjang 2,5 Km, untuk tahun ini juga direncanakan akan ditambah lagi sepanjang 2,5 Km. walaupun belum dapat memenuhi keinginan masyarakat karena jalan menuju desa Gunung Putri, Batubi dan sekitarnya masih jauh, kepada masyarakat diharap bersabar karena hal ini dilakukan berdasarkan kemampuan daerah berdasarkan APBD yang dimiliki.
Ditambahkan pula bahwa berdasarkan perhitungan perbandingan nasional, seorang dokter dapat melayani 5000 masyarakat, namun di Kabupaten Natuna perbandingan tersebut tidak dapat diterapkan mengingat kondisi geografis Kabupaten Natuna yang terpisah oleh laut dan masyarakatnya menyebar (tidak terpusat/setempat). Untuk itu, Pemerintah Daerah telahpun memprogramkan pelayanan kesehatan berbasis kepulauan yang dirasa paling sesuai. Namun, jumlah dokter dan perawat serta bidan yang dimiliki belum mencukupi. Untuk itu pemerintah akan terus memikirkan langkah strategis guna mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk pembangunan dibidang Pendidikan, pemerintah telahpun memprogramkan beberapa konsep yang diantaranya revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan bantuan dana untuk siswa (Bagus). Namun akir-akhir ini timbul beberapa permasalahan berkaitan dengan dana Bagus. Untuk itu diharapkan kepada pihak sekolah agar lebih bijak menyikapi dan menyampaikan dana tersebut dengan koordinasi kepada semua pihak yang berkaitan (siswa, komite sekolah dan wali murid) sehinga dana tersebut tepat sasaran dan tepat manfaat. Pemerintah juga telah mengusulkan Pembangunan SMK Perkebunan yang rencananya akan dibangun di Desa Batubi Jaya guna menunjang pengetahuan yang diharap dapat menunjang peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat setempat.
Menyikapi permasalahan Plasma Kelapa Sawit yang dipertanyakan oleh masyarakat, Bupati berjanji akan mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa tokoh masyarakat guna membahas solusi yang tepat. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar masyarakat setempat bergantung dengan kebijakan dan kelanjutan proyek kerjasama tersebut. Untuk itu kepada seluruh masyarakat diharap dapat bersabar dan lebih bijak dalam menyikapi permasalahan dan kabar yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman.
Pada kegiatan tersebut, panitia yang terdiri dari Pengurus Ranting Muslimat Nahdatul Ulama yang berasal dari Desa Gunung Putri, Batubi Jaya dan Sedarat Baru menyerahkan Santunan kepada 36 Anak Yatim dan 9 Orang Jompo yang berada di 3 (tiga) desa tersebut. Pada kesempatan itu pula Bupati Natuna beserta Rombongan juga menyerahkan sumbangan yang diharap dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan dibidang keagamaan.
Peliput : Alex

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna

Siaran Pers

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagai pelaksana jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat hendaknya memiliki citra yang profesional dan proporsional. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa suatu proses pembangunan mengalami kemajuan. Belajar dari masa lalu, dirasa perlu diambil langkah-langkah guna meningkatkan kinerja Menuju pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Natuna Makmur, Adil Sejahtera 2020 merupakan tujuan dan akan kita capai dengan menyatukan persepsi semua elemen yang ada. Hal ini akan dapat terwujud apabila setiap Kepala SKPD mengetahui arah dari pembangunan itu sendiri. Demikian disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi, M.Si dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tentang Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna. Lebih lanjut beliau menyatakan selama ini rendahnya kedisiplinan yang merupakan tugas utama dalam pembenahan kinerja pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu diharapkan kepala SKPD harus bisa menjadi tauladan dan memberi pengarahan dan bimbingan sehingga pegawai dapat mencintai pekerjaan dan mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepala SKPD tidak ragu untuk memberi teguran kepada pegewai yang melanggar kedisiplinan sehingga segala hal yang berhubungan dengan masalah kedisiplinan dapat teratasi sesuai dengan Rancangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna ” Tahun disiplin PNS 2009” dan pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja aparatur. Beliau juga mengharapkan tiap SKPD juga memahami Tugas Pokok dan Fungsi Kedinasaan (TUPOKSI) yang ada dan menjadi tanggung jawab setiap pagawai yang ada di dinas tersebut.

Bupati juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk segera memperbaharui SK guru honor agar gaji mereka dapat segera dibayar. Beliau juga menyatakan inisiatif untuk memberi uang makan ditiadakan karena setelah berkoordinasi dengan pihak yang terkait tidak dibenarkan oleh sebab itu akan menaikkan tunjangan kepada pegawai sebesar 25 %, ini adalah salah satu kiat untuk bisa meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja lebih baik.

Menurut Badan Kepegawaian Daerah, Boy wijanarko,SE untuk masalah Kedisiplinan, ditahun 2009 ini akan mengalokasikan dana untuk pengadaan alat absensi sidik jari sehingga tidak terjadi manipulasi absensi kehadiran seperti yang terjadi selama ini dengan menggunakan sistem paraf.

Peliput : ermiza