Rabu, 13 Mei 2009

Latihan Kepemimpinan

Pemerintahan Desa Yang Kuat mendukung Dalam Memperkuat Pemerintahan Negara

Negara yang kuat merupakan hasil dari kepemimpinan Pemerintahan yang berasal dari bawah. Untuk itu, pemerintahan ditingkat pedesaan, kelurahan bahkan sampai kepada Rukun Tetangga (RT) haruslah dilakoni oleh seorang pemimpin yang matang dan bijaksana baik dari segi administrasi maupun pengelolaan kemasyarakatan dalam rangka menjaga kerukunan demi menjaga keutuhan/persatuan bangsa dan negara.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si ketika membuka Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Desa (Sekdes, Kaur Desa, Kadus, LPMD, RT dan RW) se-Kecamatan Pulau Tiga yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi Kepala Desa (FK-Kades) se-Kecamatan Pulau Tiga, Senin (11/05) pagi di Gedung Serbaguna Kecamatan Pulau Tiga.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pelatihan kepemimpinan ini dirasa cukup penting, mengingat jabatan yang diemban oleh masyarakat awam sebagai aparatur pemerintahan desa merupakan jabatan yang bersifat tidak terduga dan sementara. Untuk itu dirasa perlu adanya pembekalan dan pengenalan serta pemahaman tugas pokok dan fungsi sehingga seluruh aparatur nantinya dapat melaksanakan fungsinya secara professional demi mendukung jalannya pemerintahan dan pembangungan desa.
Untuk tahun 2009, Kabupaten Natuna mengalokasikan dana sebesar 250 juta untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pengelolaan dana tersebut, diharapkan seluruh aparatur desa dapat menggunakan dana tersebut sesuai petunjuk pelaksanaan teknisnya. Sehingga skala prioritas pembangunan desa dapat terealisasi demi menunjang pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Namun yang tak kalah pentingnya adalah administrasi pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana tersebut. Ini penting mengingat seluruh pengeluaran anggaran pemerintah harus dipertanggungjawabkan sejelas-jelasnya (transparansi dan akuntabel).
“Dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintahan desa, seluruh pihak yang berkaitan hendaknya menjalankan fungsi secara sinergi dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai. Untuk itu perlu dibangun suatu koordinasi antar fungsi agar program pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan” jelas Bupati.
Mengenai pembangunan jalan lingkar di Kecamatan Pulau Tiga, saat ini jalan tersebut belum tembus dan masih dalam tahap pembuatan badan jalan. Untuk itu Bupati berjanji akan menyelesaikan Pembangunan jalan lingkar tersebut sebelum masa jabatannya berakhir.
Pada kesempatan yang sama, Ketua FK- Kades se-Kecamatan Pulau Tiga sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan, Yohanis mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan selama 3 hari peserta berjumlah 126 orang yang terdiri dari Sekdes, Kaur Desa LPMD, RW dan RT dari 10 desa se – Kecamatan Pulau Tiga.
Sebelum menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan bagi Aparatur Pemerintahan Desa se – Kecamatan Pulau Tiga, Bupati beserta rombongan menyempatkan diri untuk meninjau pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) tingkat SD yang pelaksanaannya dipusatkan di SD 001 Desa Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga dengan 107 murid yang berasal dari 7 (tujuh) Sekolah Dasar se-Kecamatan Pulau Tiga.
Peliput : Ermiza / Alex

Minggu, 03 Mei 2009

Penyerahan SK CPNS

Penyerahan SK CPNS
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009

Seiring berjalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan prima bagi masyarakat, Kabupaten Natuna secara bertahap berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas para aparaturnya. Dengan segala tantangan global dan tuntutan bagi peningkatan pelayanan bagi masyarakat, seluruh aparatur pemerintahan sebagai pelaku dan ujung tombak hendaknya dapat berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri. Hal ini menjadi penting karena pencapaian target pembangunan menuju menuju Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera 2020 hanya dapat diwujudkan jika dilaksanakan oleh para aparatur yang professional dan proporsional.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna, Drs.H Daeng Rusnadi,M.Si dalam sambutannya pada acara penyerahan SK CPNS Dilingkungan Pemeritah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009, Rabu (29/04) pagi di Halaman Kantor Bupati Natuna. Ditambahkan pula bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan hendaknya bekerja secara koordinatif sehingga tujuan program kerja setiap SKPD dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.
Lebih lanjut dipesankan juga kepada seluruh aparatur khususnya fungsional yang bertugas diwilayah-wilayah terpencil hendaknya tetap sabar dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Untuk lebih memotivasi peningkatan kerja bagi aparatur di wilayah terpencil, pemerintah telahpun menganggarkan tunjangan daerah terpencil. Hal ini dimaksud adanya pemerataan pelayanan baik yang berada di ibukota kabupaten, kecamatan sampai ke desa.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian, Wan Siswandi,S.Sos mengatakan bahwa jumlah formasi penerimaan CPNS kali ini berjumlah 329 orang dari tenaga teknis kesehatan, guru dan teknis. Namun pada pelaksanaannya tidak memenuhi kuota formasi (kurang 72 orang). Hal ini disebabkan tidak adanya pendaftar yang ikut dalam formasi tersebut terutama formasi guru mata pelajaran (biologi fisika dan kimia) dan beberapa formasi kesehatan. Dari 221 formasi guru yang dibuka, hanya 167 formasi yang terisi (31 orang dari honor), sedangkan dari 77 formasi tenaga teknis kesehatan yang dibuka, hanya 58 formasi yang terisi (honor 27 orang). Untuk tenaga teknis, dari 31 formasi pendaftaran yang dibuka dapat terisi semua (honor 18 orang). Sampai tahun 2009, jumlah PNS yang bekerja di Wilayah Kerja Kabupaten Natuna berjumlah 3.918 dan honorer berjumlah 1.488 orang.
Dari laporan diatas, Kepala Bagian Kepegawaian mengatakan bahwa sampai saat ini Kabupaten Natuna masih kekurangan SDM yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Untuk itu dirasa perlu adanya program lanjutan peningkatan SDM sebagaimana yang pernah dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura dalam penerimaan Mahasiswa bidang Kesehatan (Dokter, Apoteker, Perawat dan Bidan). Tidak hanya dibidang medis, tetapi juga bidang Pendidikan dan Pamong. Sampai saat ini, posisi Camat Kabupaten Natuna sebagian besar diisi oleh aparatur dengan latar belakang pendidikan umum.
Peliput : Ermiza / Alex

Peringatan Hari Pendidikan Nasional

Pembangunan dibidang pendidikan merupakan pilar ke 3 yang menjadi prioritas dalam menciptakan kehidupan demi kesejahteraan bagi masyarakat . Dengan adanya upaya penciptaan sumberdaya manusia berkualitas berarti kita berupaya mempersiapkan pembangunan Kabupaten Natuna yang lebih baik dimasa hadapan sesuai denga tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, yaitu “ Pendidikan Sains, Teknoligi dan Seni Menjamin Pembangunan Berkelanjutan dan Meningkatkann Daya Sang Bangsa”.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna saat memberikan sambutan Pada Apel bersama Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (02/05) pagi di lapangan bola kaki SMP Negeri 1 Ranai, Natuna. Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi alasan bagi anak usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan karena saat ini telah banyak program kemudahan yang diluncurkan oleh pemerintah untuk anak usia sekolah dan mengentaskan buta huruf, diantaranya Program Sekolah Gratis, Bantuan Untuk Seolah (Bagus), meningkatkan pembangunan fisik sekolah dan sarana prasarana, menyediakan alat angkut untuk memobilisasi siswa sesuai kondisi daerah dan sebagainya.
Dikatakan pula bahwa dunia pendidikan bukan hanya merupakan tangung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab para pendidik dan orang tua. Selain itu, ada paradigma masyarakat yang harus dirubah, selama ini banyak anggapan bahwa sekolah hanya buang waktu dan anggaran saja, untuk itu perlu penyadaran dan pemahaman dari orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak demi peningkatan kualitas sumberdaya manusia demi mewujudkan masyarakat Natuna Makmus, Adil dan Sejahtera 2020.
Untuk para pendidik, hendaknya dapat satukan tekad, tingkatkan semangat dan perlihatkan sikap jujur, disiplin, profesional dan tanggung jawab yang menjadi hal utama yamg harus dimiliki oleh seorang guru sekaligus sebagai orang tua.
Dalam acara tersebut Bupati Natuna juga mencanangkan Gerakan Sadar Sekolah dimana setiap anak harus menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun atau setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Peliput : Ermiza

Minggu, 12 April 2009

Kunjungan Muhibah dan Silaturrahmi Antar Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia di Kabupaten Natuna

Natuna memiliki potensi alam yang indah dan keunikan budaya serta keramahan masyarakat yang memiliki daya tarik tersendiri terhadap wisatawan untuk berkunjung ke Natuna. Hal ini merupakan modal dasar yang cukup menjanjikan guna peningkatan ekonomi kerakyatan. Namun untuk mengelola hal itu dibutuhkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas. Melalui Gerakan Pramuka diharap mampu menciptakan generasi muda yang berkualitas dan bermental baik guna menunjang pembangunan Natuna kedepan.
Demikian disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi,M.Si saat memberikan sambutan pada acara Kunjungan Muhibah dan Silaturrahmi Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia di Kabupaten Natuna, Senin (30/03) pagi di Aula Kantor Bupati Natuna. Menyikapi pelaksanaan Perkemahan Muhibah 3 (tiga negara) (Malaysia, Thailand dan Indonesia) dikatakan bahwa Kabupaten Natuna sebagaimana kabupaten –kabupaten lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki lahan yang cukup luas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kabupaten Natuna memiliki lahan seluas 17 hektar yang dikelola oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Natuna.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia, Dtk H. Kaharuddin Bin Munin mengatakan bahwa kunjungan kali ini adalah bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serumpun mengingat letak dan bentuk kebudayaan yang ada di dua negara memiliki banyak kesamaan. Ditambahkan pula bahwa guna mencapai pemabangunan yang maju, modal utama adalah ilmu pengetahuan dari generasi muda yang nantinya akan meneruskan perjuangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu melalui Gerakan Pramuka maupun pengakap yang memiliki kesamaan tujuan dan gerak langkah membina generasi muda yang berakhlak dan berani menghadapi tantangan dimasa hadapan.
Begitu banyak keuntungan dari organisasi kepanduan yang terkadang tidak disadari oleh orang tua. Namun secara perlahan tapi pasti, gerakan kepanduan ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan mental generasi muda. Untuk itu, tidak berlebihan jika pemerintah baik Indonesia maupun Malaysia memberikan perhatian lebih pada organisasi ini.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia menyerahkan Pingat Anugerah Gemilang dari Persekutuan Pengakap Negara Malaysia kepada Bupati Natuna karena telah menghubungkan dan mempererat kedua organisasi kepanduan tersebut (Pengakap Negara Malaysia dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Natuna.
Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negara Malaysia beserta Rombongan berkesempatan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Natuna, diantaranya Pantai Tanjung, Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka - Sebayar dan mengunjungi tempat penakaran ikan di Kecamatan Bunguran Barat.
Peliput : Ermiza

Penyerahan dan Penyampaian Surat Keputusan Penasehat Bupati Natuna

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu adanya kontribusi dalam bentuk tenaga maupun fikiran. Pendapat dan pertimbangan dari berbagai penasehat bidang sangat diharapkan demi tercapainya tujuan pembangunan menuju Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera sebagaimana yang diharapkan.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Daeng Rusnadi, M.Si saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan dan Penyampaian Surat Keputusan Bupati Natuna Tentang Tim Penasehat Bupati Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna. Lebih lanjut disampaikan bahwa selama ini Tim Penasehat Bupati tidak memiliki Kantor Sekretariat atau ruangan untuk bertukar pikiran. untuk tahun ini Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyediakan tempat Komplek Gerbang Utara Ku dengan harapan peran serta para Penasehat Bupati dapat lebih optimal.
Lebih lanjut ditambahkan bahwa dalam rangka memakmurkan Masjid Agung Natuna yang telah diresmikan pada tanggal 03 April yang lalu, seluruh PNS yang bertempat dinas di Kantor Bupati Natuna dihimbau untuk melaksanakan Sholat Zuhur berjama’ah. Untuk mobilitasnya Pemerintah Daerah telah menyiapkan 3 unit bus (antar – jemput).
Dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif yang akan diselenggarakan pada tanggal 09 April 2009, Bupati berencana untuk meninjau Tempat Pemilihan Suara yang berada disekitar Kota Ranai.
54 orang Tim Penasehat Bupati diangkat berdasarkan SK Bupati Nomor 121 tahun 2009 yang terbagi dalam 7 bidang, yaitu Bidang Keimanan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang Hukum dan Bidang Sosial Budaya.
Peliput : Ermiza

Senin, 16 Maret 2009

Sekda Ilyas Kelelahan

LELAH dan murung. Itulah yang tergambar di wajah Sekda Ilyas Sabli saat keluar dari ruang pemeriksaan di ruang data Polres Natuna, sekitar pukul 18.50 WIB. Ilyas yang mengenakan pakaian safari abu-abu dan kopiah, diperiksa dari pukul 09.00 WIB oleh penyidik KPK. “Banyak pertanyaan, namun saya menjawab yang saya tau,” ungkap Ilyas seraya bergegas meninggalkan Mapolres.
Ilyas yang sudah menjabat sebagai Sekretaris Daerah sekitar 10 tahun di kabupaten pemekaran Kepri itu, tidak mau menjelaskan pos-pos dana yang diselidiki KPK, dia hanya mengatakan APBD 2004.
Selain terhadap Ilyas penyidik KPK juga memeriksa Kepala Bappeda Hardiansyah (dulu kabag keuangan), Kakansatpol Subandi (dulu bendaharawan) yang juga diperiksa sehari sebelumnya hingga pukul 22.00 WIB, Jumat (13/3) bersama Suprianto.
Bersama Ilyas selain dua anggota KPK juga diperiksa staf keuangan Suparni, Yulizar (saat ini pegawai Pemkab Anambas). Mereka rata-rata diperiksa selama tujuh jam, dan satu persatu meninggalkan Mapolres secara diam-diam.
Sedangkan mantan Bupati Hamid Rizal yang sebelumnya santer dikabarkan juga akan diperiksa KPK, Sabtu kemarin tidak terlihat di Mapolres Natuna. Menurut sumber Tribun, Hamid masih berada di Tanjungpinang dan tidak ada berada di Rannai, Natuna.
Menurut sumber itu, kebocoran pada APBD Natuna 2004 itu berasal dari pos rutin, yang saat itu dikelola oleh mantan Wakil Bupati Natuna almarhum Izar Sani. “Saat itu kedua pimpinan daerah itu (Hamid dan Izar Sani) membagi tugas. Hamid di bidang pembangunan, sedangkan dana rutin dikelola oleh wakil bupati,” ungkap sumber itu. Dia mengatakan, dari sanalah banyaknya kebocoran dana rutin tersebut terjadi. (gas)
Komentar (2) >>
la ode said:

makanya, jangan rakus makan uang rakyat, cepat atau lambat tunggu di kerangkeng kalian semua.
15 Maret 2009
kpk said:

Waktu diperiksa lelah, waktu menikmati lelah juga tapi lelah keenakan karena gak habis-habis duit yang diembatnya (mungkin saking banyaknya ya kali)

Bupati Daeng Mengaku Pusing

Written by anto
Selasa, 17 Maret 2009
Hamid dan 17 Anggota Dewan Masih Mangkir
NATUNA, TRIBUN- Memasuki hari ketiga pemeriksaan KPK atas dugaan korupsi APBD Natuna 2004 di Mapolres Natuna, Senin (16/3), Bupati Natuna Daeng Rusnadi kembali memenuhi panggilan penyidik KPK. Sekitar pukul 09.30 WIB, mantan Ketua DPRD Natuna itu datang diiringi ajudan. Dia membawa setumpuk berkas.

Daeng langsung menjumpai Kapolres Natuna AKBP Wiyarso dan diantar ke ruang unit narkoba Satuan Reskrim.


Dia menemui ketua tim penyidik KPK, Alexander Rubi bersama seorang anggotanya. “Saya tidak diperiksa, hanya menyerahkan berkas,”ujar Daeng.


Meskipun ada penyidikan KPK terhadap dirinya bersama beberapa kepala dinas dan stafnya, Daeng mengaku kegiatan operasional Pemkab Natuna tidak terganggu. “Tidak ada pengaruh, rutinitas tetap berjalan seperti biasa, saya hanya mengurangi tamu,” ujarnya seraya menuju mobil dinasnya, BP 1 N.


Meski begitu, dia mengaku sedikit mengalami guncangan psikologis, setelah diperiksa secara maraton dan memikirkan masalah yang sedang dihadapi. “Nanti aja kita cari waktu untuk wawancara, saya lagi bingung,” aku Daeng saat Tribun meminta waktu wawancara lebih lanjut.


Selain Daeng, Penyidik KPK juga kembali memanggil Kadispenda Hardinansyah (bukan Hardiansyah seperti tertulis kemarin-red) dan Kasubag Keuangan Yulizar, dalam kasus dugaan korupsi APBD 2004 Rp 60 miliar.


Keduanya tiba di Mapolres pukul 08.30, bersama Jarmin Sidik, Sekwan Zuhrin, Iskandar DJ, dan Izniadi. Tepat pukul 09.00, mereka memasuki ruang data Mapolres dan sudah ditunggu delapan penyidik KPK yang sudah tiba sejak pukul 08.00.


Hardinansyah dan Yulizar terlihat dua kali bolak-balik Mapolres mengendarai mobil dinas BP 195 NP, membawa beberapa berkas. Keduanya mengaku hanya menyerahkan beberapa data, termasuk berkas pengeluaran uang APBD 2004, APBD 2004, APBDP 2004 dan LKPJ. “Jumlah besaran APBD dan perincian pengeluaranya saya lupa,” ujar Hardinansyah.


Yulizar yang berada di belakang kemudi mengatakan, seluruh pengeluaran APBD, APBD Perubahan 2004 berdasarkan SK bupati beserta penjabarannya, serta memiliki Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

Menurut Yulizar, pengeluaran yang dilakukannya berdasarkan kwitansi yang ada, semuanya sepengetahuan Bupati Hamid Rizal dan Sekda Ilyas Sabli. Dia mengaku hanya melaksanakan yang sudah disusun eksekutif dan legislatif.


Tentang bantuan dana insentifikasi dalam rangka peningkatan dana bagi hasil migas (DBH) Natuna sebesar Rp 45,405 miliar yang diterima Ketua DPRD Natuna Daeng Rusnadi, menurut Yulizar, semuanya sudah sepengetahuan Bupati Hamid Rizal dan Sekda. Dana itu merupakan pengurusan DBH migas ke Jakarta oleh tim yang dibentuk. Tim terdiri atas semua anggota DPRD 2000-2004 yang beranggotakan 20 orang dan bagian keuangan yang dibentuk 2003.


Uang otonomi daerah
PNS yang sudah pindah ke Pemkab Anambas itu mengatakan, bantuan dana insentifikasi DBH Migas Natuna Rp 45,405 miliar tersebut berawal dari proposal DPRD Natuna, kemudian disetujui oleh eksekutif. “Itu merupakan biaya pengupayaan DBH Migas yang lebih besar, tim tersebut selalu mengurus ke Jakarta,” ungkap Yulizar.


Pejabat lainnya yang hadir kemarin, Kakansatpol Subandi, Bagian Hukum Pemkab Natuna Mila M, dan Wakil Ketua DPRD M Djamil. M Djamil mengaku hanya menyerahkan data APBD 2004, APBD P 2004 dan LKPJ, dia hanya sekitar 20 menit berada di ruang pemeriksaan. Sedangkan Mila mengaku hanya menyerahkan SK tim peningkatan DBH Migas tersebut.


Penampilan Wakil Ketua DPRD M Djamil tampak lebih percaya diri. Tidak seperti Sabtu (14/3), saat diperiksa sekitar enam jam oleh penyidik KPK, Djamil kali ini terlihat cerah dan mau berbicara dengan wartawan yang telah menunggunya di tangga Mapolres Natuna.


Djamil datang didampingi putranya yang juga mencalonkan diri sebagai caleg untuk DPRD Natuna. Djamin mengakui menerima beberapa ratus juta dari Ketua DPRD, yang dimasukkan ke rekening pribadinya. “Saat itu ketua mengatakan uang tersebut merupakan uang otonomi daerah,” ungkapnya. Dia percaya itu uang otonomi daerah karena Kabupaten Natuna baru dimekarkan.


Djamin mengaku baru tahu bahwa besaran uang tersebut sekitar Rp 45 M yang digunakan anggota DPRD untuk ke Jakarta belakangan. “Kalau saya tau besarnya segitu saya tidak mau terima,” sesalnya kepada Tribun.


Dia mengatakan dirinya tidak pernah berangkat ke Jakarta, dan Ketua DPRD selalu pergi dengan anggota DPRD karena semuanya masuk dalam tim. “Sebagai wakil ketua saya sebagai penjaga gawang kalau ketua bepergian,” katanya.


Subandi dan Ilyas Sabli datang sekitar pukul 11.45 WIB, dari arah berlawanan dan langsung memasuki ruang penyidik. Ilyas Sabli, Subandi dan Jarmin Sidik masih diperiksa hingga pukul 14.45 WIB saat istirahat. Usai istirahat makan siang, pemeriksaan terhadap Subandi dan Jarmin Sidik dilanjutkan lagi hingga malam hari.


Belum ada tersangka
Sumber KPK menyebutkan, hingga Kamis nanti belum akan ada tersangka. Karena usai melakukan penyelidikan pihaknya perlu mempelajari hasil pemeriksaan dan perlu gelar perkara dengan pimpinan KPK di Jakarta.


Mantan Bupati Hamid Rizal belum juga memenuhi undangan KPK, meski sudah diundang sejak Sabtu lalu. Demikian pula 17 anggota DPRD Natuna. (gas)



Komentar (4) >>

belangkas said:
hahahaah
makan tuh sampai muntah

17 Maret 2009 oca said:
Alhamdullillah Pak KPK,saya orang kecil, dan merasa berterima kasih dan tertolong sekali dengan Bapak KPK,hajar para koruptor semua agar rakyat natuna bisa menikmati hasil sda mereka,.. Ingat lho Pak Daeng dan Bapak2 koruptor lainnya hidup kalian hanya tinggal beberapa tahun lg, Azab ALLAH menanti kalian Pak

17 Maret 2009 jhon pantau said:
Biasalah,.. namanya pejabat kalo udah diperiksa KPK,,jurus ampuhnya cuman "cakiiiittt ma"




17 Maret 2009 ranai said:
Lho gimana pak Daeng ini, kemarin katanya senang waktu habis diperiksa, sekarang bilang pusing dan bingung. Ya jelas pusing donk, lha Dana sebesar itu bukan untuk kesejahteraan rakyat Natuna jadi sekarang mulai kena azabnya. Orang dewan bergelimangan uang sementara masyarakat yang diwakilinya malah hidup jauh dari sejahtera, gimana pak Dewan? Liat sendiri lah masyarakat kalian, hidup di daerah kaya SDA tapi rakyatnya miskin. Mudah-mudah an KPK dapat memangkas habis para koruptor di Natuna. Bravo KPK!